Trending

Vonis Habib Rizieq: Hakim Petamburan punya mental tak bisa ditekan, Hakim tes swab ya gitu deh

Sebagian publik menyoroti majelis hakim dalam vonis Habib Rizieq pada perkara tes swan RS UMMI Bogor. Ada yang membandingkan mental hakim kasus Habib Rizieq antara perkara tes swab dengan majelis hakim perkara kerumunan Petamburan.

Nah kenapa hakim kasus Petamburan menghukum Habib Rizieq dengan 8 bulan penjara sedangkan hakim kasus RS UMMI ini hukum Habib Rizieq 4 tahun penjara ya? Padahal secara kasar saja, dampak atak efek kasus kerumunan Petamburan ini lebih besar dibanding perkara tes swab Habib Rizieq.

Mental Hakim kasus Habib Rizieq

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Khadwanto SH dan Habib Rizieq. Foto: Twitter, Antara
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Khadwanto SH dan Habib Rizieq. Foto: Twitter, Antara

Salah satu penasehat hukum Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro menduga, hakim kasus tes swab tak tahan tekanan dibanding dengan hakim kaus kerumunan Petamburan dan hakim kasus Megamendung lho.

“Ini baru dugaan ya. Kayaknya majelis hakim kasus Petamburan dan Megamendung itu punya mental nggak bisa ditekan,” ujar Sugito dalam perbincangan di kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat 25 Juni 2021.

Mengapa kok tahan mental? Sebab Sugito melihat hakim Petamburan dan Megamendung itu lebih jernih dalam mengadili Habi Rizieq.

Sugito mengatakan dalam pertimbangan hukumnya, hakim kasus Petamburan dan Megamendung berpandangan kalau Habib Rizieq sudah bayar denda maka nggak perlu diproses hukum.

“Tapi ya akhirnya ada kompromi, dihukum 8 bulan saja,” jelas Sugito.

Nah soal majelis hakim kasus tes swab, Sugito menilai mereka tak bisa melawan tekanan dari luar yang datang kepada mereka. Terlihat jelas, vonisnya dalam pandangan beberapa pakar hukum itu tak masuk akal.

“Majelis hakim kasus tes swab itu nggak punya mental. Ketika ada tekanan dan masukan dari pihak tertentu, (mereka) ya sudahlah ikuti apa yang menekan itu, apalagi vonisnya itu nggak masuk akal,” kata Sugito.

Untuk mengingatkan kamu ya Sobat Hopers, Ketua Majelis Hakim kasus kerumunan Petamburan, Hakim Suparman Nyompa jadi perhatian beberapa waktu lalu lho. Pertama Hakim Suparman mengabulkan permintaan terdakwa Habib Rizieq agar sidang diadakan secara offline dari sebelumnya sidang online.

Selanjutnya dalam vonis kasus kerumunan Petamburan, Hakim Suparman membacakan vonis Habib Rizieq kena hukuman 8 bulan penjara. Habib Rizieq tak menerima putusan itu dan menyatakan banding.

Sedangkan dalam kasus kerumunan Megamendung, majelis hakim menjatuhkan vonis denda Rp20 juta kepada Habib Rizieq subsider kurungan 5 bulan.

Terbaru dalam kasus tes swab, majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Habib Rizieq.

Vonis 4 tahun penjara

Sidang HRS. Foto: Ist.
Sidang HRS. Foto: Ist.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada terdakwa Habib Rizieq dalam perkara penyebaran kabar bohong hasil tes swab di RS UMMI Bogor, Jawa Barat.

Majelis hakim menimbang hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa Habib Rizieq.

Majelis hakim PN Jakarta Timur menilai peran keumatan Habib Rizieq dipertimbangan sebelum menjatuhkan vonis pada kasus tersebut. Majelis juga menyebutkan hal yang memberatkan Habib Rizieq.

Dalam sidang pembacaan vonis kasus RS UMMI Bogor dengan terdakwa Habib Rizieq, majelis hakim menyebutkan hal memberatkan dan meringankan tokoh FPI tersebut.

“Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan,” kata majelis hakim PN Jakarta Timur dikutip dari Youtube Hersubeno Arief, Kamis 24 Juni 2021.

Hal yang meringankan Habib Rizieq dalam kasus ini ada dua. “Keadaan yang memberatkan, terdakwa meresahkan masyarakat. Untuk keadaan yang meringankan, terdakwa punya tangungan keluarga dan pengetahuan terdakwa adalah guru agama masih dibutuhkan umat,” kata majelis hakim membacakan pertimbangannya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close