Trending

Usul, menteri kepala daerah gantung di Monas saja kalau lemot cairkan bansos!

Kyai Nahdlatul Ulama, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir merespons curhatan Koordinator PPKM Darurat, Luhut Pandjaitan betapa sulitnya mengendalikan penyebaran kasus Covid-19. Salah satu masalahnya adalah bansos Covid-19 yang diumumkan pemerintah belum juga cair. Nah ada usulan menteri kepala daerah yang nggak cepat cairkan bansos gantung saja di Monas.

Nah gemas dengan langkah pemerintah lambat mencairkan bansos, Gus Nadir usul ke Presiden Jokowi supata tegas ke menteri dan kepala daerah. Kalau perlu Presiden Jokowi ancam pejabat negara dan daerah saja, supaya bansos cepat cair.

Menteri kepala daerah cepat bansos cairkan

Presiden Jokowi. Foto: Antara
Presiden Jokowi. Foto: Antara

Gus Nadir geram dengan bansos Covid-19 yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair. Makanya kyai NU yang mukim di Australia ini usul ke Presiden Jokowi supaya ancam betul itu pejabat daerah dan menteri.

“Kami usul Pak Presiden telpon menteri & kepala daerah: “dalam 3 hari, insentif nakes & bansos harus cair semua. Kalau gak, saya gantung kamu di Monas”. Rebut kembali simpati dan kepercayaan rakyat: semua pejabat negara potong gaji/tunjangan 50% buat Bansos,” kata dia usul ke Jokowi melalui cuitan di Twitter, Jumat 23 Juli 2021.

Dengan langkah tegas itu, kata Gus Nadir, rakyat bakal yakin dan percaya ke pemerintah serius dan komitmen menangani pandemi Covid-19 ini.

Dia juga mengusulkan agar jangan cuma gaji pejabat negara saya yang disumbangkan ke rakyat. Lebih bagus, adalah sumbangkan juga itu dana operasional pejabat negara ke rakyat. Kan dana operasional itu berlipat-lipat dibanding gaji pejabat negara.

“Pejabat yg gak punya sense of crisis dicopot saja. Birokrasi yg ribet harus dipangkas dalam situasi saat ini. Minta semua pejabat pakai dana taktis operasionalnya untuk turun ke bawah cek warga yg isoman. Susah? Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ayo Indonesia sehat & kuat,” kata dia.

Kalau sudah pemerintah dan pejabat negara lakukan turun tangan seperti itu dan rakyat tak sulit mendapatkan bansos, Gus Nadir yakin rakyat bakal percaya kepada pemerintah itu serius tangani Covid-19.

“Setelah itu lakukan karantina wilayah dengan tegas. Jangan kasih dulu carrot-nya, baru siapkan stick-nya,” jelas Gus Nadir.

Bagaimana Sobat Hopers pendapatmu dengan usulan itu?

Luhut soal bansos

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Foto Instagram @luhut.pandjaitan

Sebelumnya dalam rapat koordinasi gubernur se-Jawa Bali secara virtual, Luhut menekankan efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

“Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM,” kata Luhut yang menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Saat ini Pemerintah melalui PT POS Indonesia dan jaringan Bank Himbara untuk penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog. Menko Luhut juga menekankan bahwa bansos juga penting bagi masyarakat yang positif dan dikarantina.

“Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita,” beber Menko Luhut dikutip dari laman Kemenko Maritim.

Jaringan Bank Himbara dan PT POS Indonesia menyampaikan bahwa saat ini penyaluran bansos kepada masyarakat sudah dimulai. disamping itu, mereka menyampaikan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

“Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan,” tambah Menko Luhut.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close