News

Boleh nggak sih minta presiden mundur? Aman kok ada tapinya lho

Seminar daring Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM pada Jumat pekan lalu dibatalkan gara-gara mendapat teror intimidasi sampai ancaman pembunuhan pada penyelenggara webinar. Seminar daring topik pemberhentian presiden itu distigma sebagai gerakan makar oleh akademisi Fakultas Teknik UGM. Nah boleh nggak sih minta presiden mundur?

Isu pemakzulan presiden ini menjadi momok. Sebagian masyarakat menganggap mendiskusikan pemberhentian presiden bisa diartikan sebagai makar. Sebelum insiden CLS Fakultas Hukum UGM, mantan prajurit TNI, Ruslan Buton dibekuk polisi karena meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Baca juga: Miris pengakuan Widi Mulia soal narkoba yang digunakan Dwi Sasono

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar menegaskan meminta presiden mundur bukan sebuah masalah dan tak melanggar hukum.

“Nggak ada masalah. Saya mengatakan ada orang mengatakan (presiden) mundur, setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya, tinggal dilihat apakah pendapatnya itu melanggar sistem norma masyarakat atau tidak,” ujarnya.

Minta presiden mundur

Zainal menjelaskan, sesuai aturan dalam sistem presidensial, presiden tak bisa dijatuhkan hanya karena sebuah kebijakan saja. Pemakzulan presiden harus memenuhi syarat pada impeachment article dalam UUD 1945.

“Misalnya orang kecewa dengan kebijakan Covid-19 dan meminta presiden mundur, saya mengatakan itu aspirasi ya. Silakan saja, kalau ada yang kecewa. Tapi kalau mereka kemudian mengagregasikan kekuatan untuk membuat ke arah sana (menggulingkan presiden), membuat gerakan. Itu persis (makar)” jelasnya.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi di istana Bogor, Jawa Barat. Foto Instagram @jubir_presidenri

Meminta presiden mundur mengandung dua sisi, pertama sebagai aspirasi dan memungkinkan dikenai dengan pasal makar. Sebagai analogi, Zainal mengibaratkan kontroversi memakzulan presiden dan aspirasi kekecewaan dengan bentuk negara kesatuan yang mana sudah final dalam UUD 1945.

“Bentuk negara kesatuan itu selesai dalam konstitusi. Tapi bila ada mahasiswa misalnya mendiskusikkan bagaimana mengonversi pada sistem federalisme, apakah itu melanggar konstitusi? Kalau mendiskusikan tentu tidak melanggar. Tapi kalau mereka mengagregasikan kekuatan untuk mengubah (negara kesatuan) itu persis (makar)” jelasnya.

Lihat Pasal 7A dan 7B

Zainal mengatakan ketentuan untuk memberhentikan presiden dari jabatannya, secara konstitusional harus memenuhi ketentuan impeachment.

Gedung MPR/DPR RI
Gedung MPR/DPR RI. Photo: Antaranews

Pasal impeachment yang dimaksud adalah Pasal 7A dan 7B UUD 1945 terbaru. Pasal 7A mengatur presiden dan wakil presiden diberhentikan jika melanggar hukum yaitu berkhianat pada negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Sedangkan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi atas pengajuan DPR dan MPR.

Sesuai dua pasal itu, secara prosedural untuk memberhentikan presiden cukup panjang. Pertama harus mendapat proses politik di parlemen. Kemudian parlemen mengajukan usul pemberhentian presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah bisa menerima atau tidak usulan pemberhentian presiden. Dalam hal menerima usulan tersebut, proses kemudian kembali ke parlemen ditambah dengan MPR. Jika tahap politik ini disetujui, barulah seorang presiden bisa diberhentikan.

Nah sudah jelas ya kamu boleh dan sah saja minta presiden mundur, jangan takut.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close