Trending

Miris! Ferdinand kasihan lihat Jokowi: Orang baik tapi dihujat terus

Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut mengomentari aksi blusukan Presiden Jokowi saat bagi-bagi sembako di kawasan Sunter, Jakarta Utara, baru-baru ini. Ferdinand beranggapan, hal tersebut membuktikan betapa bersihnya hati sang pemimpin negara.

Meski demikian, perbuatan itu tetap saja mendapat cibiran dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang mengatakan, sebagai presiden, Jokowi tak sepatutnya mengerjakan tugas ‘sepele’ tersebut.

Itulah mengapa, Ferdinand mengaku miris melihat kenyataan yang terjadi di tengah publik. Bagaimana mungkin, perbuatan baik Jokowi justru mendapat cemoohan dari rakyatnya sendiri.

“Miris melihat sikap buruk dari orang-orang yang mencemooh perbuatan baik. Presiden Jokowi membantu warganya dengan membagikan sembako adalah perbuatan baik dan wujud kepedulian nyata,” tulis Ferdinand melalui akun medsos pribadinya, dikutip Sabtu 17 Juli 2021.

Ferdinand Hutahaean. Foto: Twitter @ferdinandhaean3
Ferdinand Hutahaean. Foto: Twitter @ferdinandhaean3

Lebih jauh, Ferdinand menambahkan, ada segelintir orang yang menghujat kebaikan Jokowi, namun diam saat ada temannya terbukti melakukan korupsi.

“Sayangnya, ada mulut dan otak yang mencemooh perbuatan baik itu, tapi diam dengan kejahatan korupsi sahabatnya sendiri,” tegasnya.

Aksi bagi-bagi sembako Jokowi dicemooh publik

Sebagian warganet di media sosial berpendapat, Jokowi semestinya tak perlu turun langsung ke lapangan untuk membagi-bagikan sembako ke rakyat yang terdampak. Sebab, pemimpin negara itu bisa memerintahkan anak buahnya—atau pejabat daerah untuk melakukannya.

Bukan hanya masyarakat umum, tokoh publik Refly Harun juga turut buka suara. Dia mengatakan, dengan turun langsung ke lapangan, Jokowi bukan terlihat sebagai presiden, melainkan wali kota.

“Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana,” ujar Refly Harun, dikutip dari Pikiran-rakyat.

Presiden Jokowi. Foto: Antaranews
Presiden Jokowi. Foto: Antaranews

“Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota. Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya blusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia blusukan di satu area di pemerintahannya,” lanjutnya.

Jangankan presiden, gubernur saja menurutnya tak pantas menjalankan tugas tersebut. Sebab, saat gubernur turun ke ‘lapangan’, dia pasti akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti wali kota dan bupati, kecuali jika gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta.

“Gubernur, tergantung, kalau Gubernur DKI yang blusukan mungkin bisa karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya. Tapi kalau gubernur provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kalau blusukan pasti akan berimpit dengan kepala daerah lainnya,” tuturnya.

Lebih jauh, Refly Harun kembali mengingatkan prinsip penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga, kata dia, dalam pelaksanaan tugas, semuanya sudah ada pembagiannya.

“Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara,” kata Refly Harun.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close