Hot

Misteri kode ‘bapakku, bapakmu’ dan ‘orang besar’ dalam kasus Pinangki

Menurut laporan MAKI, Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking diduga sering menggunakan istilah ‘bapakmu, bapakku’.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI pernah memberi materi bahan supervisi terkait perkara sengkarut kasus Djoko Tjandra yang diduga melibatkan aparat penegak hukum. Materi itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menggelar ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri, Jumat pekan lalu.

Baca juga: Akhirnya comeback, ini lirik lagu I LOVE YOU – TREASURE

Istilah ‘Bapakmu, Bapakku’

Dalam materi yang disampaikan tersebut, Koordinator MAKI, Boyamin bilang KPK harus mendalami aktivitas Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking dalam kepengurusan fatwa Mahakamah Agung (MA). Diduga, mereka sering menggunakan istilah “Bapakmu” dan “Bapakku”.

“KPK hendaknya mendalami aktifitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan Fatwa dengan diduga sering menyebut istilah “Bapakmu” dan “Bapakku”, kata dia.

Djoko Tjandra ditangkap Bareskrim
Djoko Tjandra ditangkap Bareskrim. Foto ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Namun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung Ali Mukartono enggan merespons sejumlah informasi dari masyarakat sipil terkait penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret mantan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra.

Ali enggan mengomentari istilah ‘Bapakmu, Bapakku’ dan ‘King Maker’ dalam kasus Pinangki. Menurutnya selama proses penyidikan, pihaknya tidak pernah menemukan informasi tersebut. Bahkan, kata dia, fakta hukumnya berbeda.

“Kalau cuma bapakku-bapakku, pembuktian begitu loh. Selama tidak ada pembuktian ya sudalah itu jadi isu-isu,” kata Ali, Jumat, 18 September 2020 dikutip dari Suara.com.

Dicecar penelusuran soal ‘orang besar’

Kejaksaan Agung RI menjawab kritikan dari sejumlah lembaga terkait penanganan perkara fatwa MA dari Djoko Tjandra ke Pinangki. Ada anggapan yang menyebut kalau Korps Adhyaksa terburu-buru dalam melimpahkan berkas perkara tersebut.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki Photo: Istimewa

Ali Mukartono mengaku pihaknya dalam posisi serba salah. “Susah kan saya. Dulu dituduh lelet, terlambat. Sekarang ke pengadilan dibilang buru-buru, susah,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Wacth (ICW) mempertanyakan Kejagung yang mempercepat proses berkas perkara.

Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhan ada dua catatan yang dianggap belum ada perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Pertama, apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami kemungkinan adanya ‘orang besar’ di balik Pinangki. “Sebab, mustahil seorang Djoko Tjandra, buronan kelas kakap langsung begitu saja percaya kepada Pinangki,” ujar Kurnia.

Kurnia bilang, bila mengikuti alur perkembangan penyidikan, Pinangki diketahui membantu Djoko Tjandra dalam mengurus fatwa di MA.

“Lebih lanjut, apakah Kejaksaan sudah mendeteksi bahwa ada dugaan oknum internal MA yang bekerjasama dengan Pinangki untuk membantu urusan tersebut?,” ujar Kurnia.

Kekinian berkas perkara dugaan gratifikasi kepengurusan fatwa MA Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah diserahkan oleh tim JPU dari Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close