Hobi

Motor dari Panglima TNI ditarik leasing, debt kolektor gagal galak

Penarikan motor bermasalah dengan pembayaran menjadi peristiwa yang sering terjadi di jalan raya. Seperti yang dialami salah satu prajurit TNI yang diberhentikan debt kolektor berwajah galak menarik motor dari Panglima TNI di pinggir jalan.

Lebih dari dua debt kolektor berwajah galak ini, awalnya memberhentikan pengendara motor yang mengaku baru saja melakukan perpanjangan pajak. Di tengah jalan petugas penagih langsung meminta pengendara tersebut untuk menepi.

Baca juga: Sudah di diler-diler, ternyata segini cicilan bulanan motor trail Yamaha WR155

Dari pembicaraan yang dilakukan debt kolektor diketahui motor tersebut bermasalah. Namun rupanya pemilik sepeda motor tak terima dengan cara debt kolektor yang memberhentikan dirinya di pinggir jalan untuk dilakukan proses penarikan sepeda motor.

Motor dari panglima TNI ditarik debt kolektor
Motor dari panglima TNI ditarik debt kolektor Foto: Instagram

Awalnya debt kolektor tersebut tak mengetahui pengendara motor yang diberhentikannya merupakan anggota TNI. Setelah pengendara tersebut mengaku sebagai anggota TNI, seluruh debt kolektor galak yang ingin menarik motor anggota TNI tersebut langsung meminta maaf.

Sayangnya permintaan maaf petugas penagih tersebut tak dikabulkan pengendara motor, dirinya menilai para debt kolektor telah membuat harga dirinya malu di tempat umum. Sontak mendapat hardik tersebut petugas penagih langsung meminta maaf dan mengatakan siap salah.

Proses penarikan tersebut, direkam oleh pengendara motor yang tengah berhadapan dengan petugas penagih. Video yang viral dibagikan melalui media sosial dan diposting akun @ndorobei tersebut, memperlihatkan pembicaraan anggota TNI dan petugas penagih.

Pemilik motor bahkan mengaku jika motor yang ingin ditariknya tersebut merupakan hadiah yang didapatkan dari Panglima TNI dan pengendara mengaku baru saja melakukan perpanjangan pajak kendaraannya.

Para penagih galak tersebut lantas mencoba menenangkan kemarahan dan ketidakpatutan para debt kolektor yang akan menarik sepeda motornya. Bahkan beberapa ada yang merangkut pengendara motor yang justru malah dibentak untuk tidak tertawa saat dirinya bicara menjelaskan status motornya.

Karena merasa tetap tak terima dengan langkah petugas menagih dengan memberhentikan pengendara di jalan, anggota TNI tersebut akhirnya meminta para petugas untuk membuka helm mereka dan menyuruhnya turun.

“Buka helm kalian semua dan turun, 30 kali push up seluruhnya,” tegas pria tersebut sambil diikuti para penagih mengambil posisi push up.

Debt kolektor tagih motor
Debt kolektor tagih motor Foto: Instagram

Peraturan penarikan kendaraan

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri (PN).

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wanprestasi antara Debitur dan Kreditur. “Jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan,” ujar Suwandi seperti dikutip Hops.id dari hukumonline.

Menurut Suwandi, terdapat kesimpangsiuran di masyarakat pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke PN.

Ia mengemukakan bahwa sejatinya melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet.

“Karena itu putusan MK tidak bisa dibaca sepotong-sepotong,” ungkap Suwandi.

Menurutnya, dengan adanya putusan MK perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan PN dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close