Trending

Mundur jadi Komisaris BRI saja nggak cukup, pengamat: ‘harusnya mundur jadi rektor UI juga’

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia ke Kementerian BUMN. Ini dilakukan pasca-ramainya pemberitaan perihal jabatan ganda yang dia pegang dan juga perubahan Statuta UI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang direvisi secara cepat hingga menimbulkan keheranan publik dan viral menjadi trending topic di Twitter.

Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, pengunduran Rektor UI itu layak diapresiasi karena dia menyadari kesalahannya.

“Rangkap jabatan yang diembannya selama ini memang melanggar Statuta UI,” ujar Jamiluddin Ritonga dikutip dari RMOL, Kamis (22/7/2021).

Meskipun pengakuan kesalahan itu tidak dinyatakannya secara tersurat, namun rangkap jabatan di UI dan BRI secara nyata sudah menyalahi Statuta UI.

“Karena itu, sudah selayaknya juga Ari Kuncoro mengundurkan diri dari jabatan Rektor UI,”kata Jamiluddin Ritonga.

Tentu hal itu konsekuensi logis dari kesalahan yang dilakukannya. Apalagi, kata Jamiludin, Ari Kuncoro memimpin lembaga pendidikan yang sangat mengedepankan etika dan moral.

“Karena itu, Ari Kuncoro harus memberi contoh kepada civitas akademika untuk memegang teguh etika dan moral. Bagi pelanggar etika dan moral, seperti yang sudah dilakukannya, tanpa diminta seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya,” tutur Jamiluddin Ritonga.

Selain itu, lanjut dia, Statuta UI yang baru seharusnya dicabut dan dikembalikan ke Statuta yang lama. Sebab, dengan Statuta UI yang baru akan melegalkan setiap rektor UI untuk merangkap jabatan.

“Kalau itu nantinya terjadi, maka sulit mengharapkan kampus akan independen. Otonomi kampus dengan sendirinya akan tergerus oleh Statuta tersebut,” tutur Jamiludin.

Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga. Foto: Ist
Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga. Foto: Ist

Padahal, lanjut dia, otonomi kampus sangat diperlukan untuk menjamin kebebasan akademik bagi semua civitas akademika. Tanpa otonomi kampus, kebebasan akademika akan dengan mudahnya diintervensi penguasa.

“Hal itu tentu tidak boleh terjadi, karena akan membuat wajah kampus menjadi buram. Siapa pun yang masih waras akan menolak hal itu terjadi di Indonesia,” papar Jamiludin.

Mundur tak berarti pelanggaran hukum gugur

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengapresiasi pengunduran diri Rektor UI melalui akun twitternya @msaid-_didu. Meski demikian,  apa yang dilakukan Ari Kuncoro tersebut bukan berarti menggugurkan pelanggaran hukum yang terjadi.

M Said Sidu
M Said Sidu. Foto Twitter @msaid_didu

Dimana rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro melanggar Statuta UI sebagaimana PP 68/2013. Sekalipun PP tersebut kini sudah direvisi oleh Presiden Joko Widodo menjadi PP 75/2021, tapi saat pemilihan Ari Kuncoro sebagai rektor UI telah terjadi pelanggaran hukum karena masih berpatokan PP 68/2013.

Ini lantaran dalam PP 68/2013 rektor UI dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat BUMD/BUMN, termasuk di dalamnya menjadi komisaris. Sementara dalam aturan baru, maka hanya dilarang merangkap menjadi direksi BUMN/BUMD/swasta.

Ari Kuncoro diangkat menduduki posisi Wakil Komisaris Utama BRI sejak 2020. Sebelum ke BRI, Ari Kuncoro menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 2017 hingga 2020. Dia kemudian ditunjuk menjadi rektor UI pada 2019 dengan masa jabatan hingga 2024.

“Mundur bukan berarti menghapus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh MWA UI, Rektor UI, dan Menteri BUMN,” kata Said Didu.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close