News

New normal, Luhut Pandjaitan: Kalau asyik kritik saja nggak ada gunanya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan persiapan penerapan new normal atau kenormalan baru. New normal, kata Luhut Pandjaitan, mesti semua disiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah, kalau asyik kritik ya nggak ada gunanya.

Dia mengatakan, dalam penerapan new normal pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah menyiapkan semuanya. Namun Luhut menggarisbawahi, new normal bakal efektif disertai dengan kedisplinan semua pihak.

Baca juga: Jemaah haji Indonesia batal berangkat, nasib jemaah negara lainnya?

Luhut memastikan upaya kuratif, dan promotif telah dilakukan pemerintah melaui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pihak terkait lainnya.

“Apapun yang dibuat pemerintah kalau kita semua nggak disiplin dan asyik mengkritik saja tanpa memperhatikan protokol kesehatan, ya nggak ada gunanya juga. Padahal protokol kesehatan jadi kunci,” ujarnya dalam diskusi daring dikutip dari laman Bisnis.com, Selasa 2 Juni 2020.

Petugas kepolisian lalu lintas mengecek pengendara sepeda motor Foto: NTMC

New normal dasarnya jelas

Luhut menegaskan penerapan new normal bakal dilakukan pemerintah dan Gugus Tugas dengan memerhatikan perkembangan kasus positif Covid-19. Pemerintah tak melangkah ke new normal tanpa dasar.

“Kalau kita mau melakukan new normal kita tidak melakukan tanpa dasar, semua kita lakukan berdasarkan angka atau data,” ujar Luhut dalam Forum Diskusi Online bertajuk Indonesia Moving Forward, pada Selasa

Dengan demikian, new normal akan diterapkan dengan adanya penurunan kasus Covid-19. Data Kementerian Kesehatan, rata-rata penambahan kasus dalam tujuh hari terakhir sekitar 600 kasus per hari setelah dilakukan peningkatan pemeriksaan spesimen menjadi sekitar 10.000 tes per harinya.

Alat pemeriksaan cepat (rapid test) COVID-19. Foto: Antara
Alat pemeriksaan cepat (rapid test) COVID-19. Foto: Antara

Koordinasi new normal

Berkaitan dengan persiapan new normal, Presiden Jokowi menugaskan Gugus Tugas untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemerintah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terkait Kenormalan Baru.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Rabu 27 Mei 2020.

“Khususnya dalam rangka pelonggaran atau pemberian kesempatan kepada daerah-daerah untuk membuka sektor-sektor tertentu secara bertahap berlanjut,” ujar Ketua Gugus Tugas.

Kemacetan saat PSBB Depok di Jalan Raya Sawangan, Sabtu (16/5/2020). Foto: Antara
Kemacetan saat PSBB Depok di Jalan Raya Sawangan, Sabtu (16/5/2020). Foto: Antara

Hal ini, menurut Ketua Gugus Tugas, sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di seluruh daerah.

Sebelumnya, Doni juga menyampaikan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah mengatakan data-data ini juga sangat fluktuatif, artinya bisa dibuka tetapi ketika nanti terjadi kasus baru, bisa saja tempat atau kota yang tadi telah dibuka ditutup kembali.

“Jadi pemerintah, Bapak Presiden sangat memberikan prioritas terhadap keselamatan masyarakat,” ungkap Ketua Gugus Tugas.

Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas sampaikan terkait dengan protokol menuju new normal, Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar kegiatan ini berorientasi kepada protokol kesehatan yang ketat.

“Masyarakat harus produktif namun tetap aman dari Covid-19. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir khususnya sejak tanggal 13 Maret 2020 ketika dimulainya kegiatan untuk mengatasi Covid-19,” jelas Ketua Gugus Tugas.

Menurut Doni, Presiden telah menugaskan TNI-Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota yang sudah memutuskan memilih PSBB melalui pendekatan-pendekatan yang komunikatif.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close