Trending

Noh pajak sembako PPN 12% masuk Prolegnas, stop sibuk Sisca Kohl McD BTS Meal!

Masyarakat sedang menyoroti soal usulan penambakan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen dalam revisi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Yang mengagetkan publik adalah dalam draf RUU itu, pajak sembako dan pendidikan kena PPN 12 persen. Nggak itu saja, pajak sembako masuk Prolegnas.

Nah saat masyarakat sedang menyoroti RUU ini, eh diam-diam RUU ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas 2021 lho. Artinya RUU menjadi salah satu RUU yang diprioritaskan dibahas oleh parlemen.

Stop Sisca Kohl, telur sampai bumbu kena pajak

Sisca Kohl. Foto: Instagram
Sisca Kohl. Foto: Instagram

Nah ramainya soal PPN jadi 12 persen ini jadi perhatian pula warganet. Salah satu akun menyesalkan kenaa publik malah sibuk urusi isu receh sampai nggak sadar pajak sembako dan PPN 12 persen telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Akun @jasukejoss mengungkapkan hal tersebut.

Kalian kmrn sibuk dengan isu receh, Mekdi lah BTS Meal lah Sisca Kohl lah Gofar lah dsb sampe tau2 RUU KUP yg menjadi dasar wacana PPN 12% dan PPN Sembako telah masuk ProLegNas Prioritas tahun 2021 nih,” tulis akun itu dengan menyertakan tautan RUU KUP masuk Prolegnas.

Akun ini mengungkapkan pula, bukan cuma sembako aja yang kena pajak PPN 12 persen, sekolah menjadi salah satu objek pajak ini lho. Menurut akun ini, jelas RUU KUP ini bencana bagi kaum menengah ke bawah gitu.

Barang sembako yang akan kena pajak yaitu telur, susu, buah-buahan, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, garam konsumsi, kedelai, sagu, jagung, berasa dan gabah.

Sesuai draf RUU KUP yang beredar, PPN 12 persen bakal dikenakan pada 11 sektor jasa yang selama ini tak kena pajak tersebut. Salah satu sektor jasa yang kena yaitu sektor pendidikan.

Apakah sektor pendidikan doang cukup? OH TIDAAK mereka menambahkan PPN untuk sektor lain seperti jasa medis/kesehatan juga
Plis gaes isu ini lebih penting daripada #BTSMeal Mekdi Gofar Gojek Lawless apapun itu, ini impactnya udh ke kehidupan sehari-hari kita loh woy,
” tulis akun itu.

Bila PPN 12 persen sesuai draf RUU KUP itu benar-benar lolos, akun ini mengatakan sudah pasti kaum pas-pasan yang akan menderita.

Buat kaum menengah atas yg gajinya jutaan mah pajak 12% ngaruhnya kecil. Misal harga 10rb nambah bayar PPN 12% alias nambah 1200 cincai laah. Lha buat yg duitnya ngepas? Yg sehari2 pegang duitnya cuma ribuan? Buat mereka selisih 1000 aja udh berharga banget,” tulis akun itu.

Pajak sembako masuk Prolegnas

Ilustrasi pasar. Foto: Pexels/Erik Scheel
Ilustrasi pasar. Foto: Pexels/Erik Scheel

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul mengatakan RUU KUP telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, sehingga pembahasan maupun penyelesaian RUU ini akan mendapat perhatian khusus dari DPR RI maupun pemerintah.

“Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, terlebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang membuat APBN kesulitan anggaran pendapatan, sehingga RUU ini nantinya diharapkan dapat memperluas dan memperdalam cakupan perpajakan sebagai kontributor utama dalam APBN,” ujar Sensi, sapaa akrabnya dikutip dari laman DPR, 6 April 2021.

Sensi menyampaikan naskah akademis RUU KUP ini sudah disiapkan, bahkan sudah ada Surat Presiden di periode sebelumnya, namun pembahasannya mendapat penundaan. FGD yang diinisiasi Badan Anggaran (Banggar) DPR pada APril lalu, menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Yustinus Prastowo; Managing Partner of DDTC Darussalam; dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Dahlia Hasan.

Ketua Banggar DPR, MH. Said Abdullah mengatakan ketika ada perubahan yang harus dilakukan dalam RUU KUP, harus diselaraskan dengan peraturan perundangan yang ada dan jangan sampai muncul inkonsistensi.
Perubahan yang dilakukan harus menghasilkan UU Perpajakan yang lengkap dan dinamis. Sehingga jangan sampai revisinya justru kehilangan gambaran besar dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP.

“Semoga RUU tidak lama diselesaikan. Perlu juga rekonstruksi yang berisi visi perpajakan dan dalam pembentukan UU Perpajakan ini dan perlu dengarkan masukan dari akademisi dan pelaku usaha,” kata anggota Komisi XI DPR RI dari PDIP itu.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close