Trending

Pakar nilai spesimen testing sengaja dibatasi agar angka Covid-19 terkesan berkurang

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam menilai rezim pemerintahan Joko Widodo sengaja membatasi tes spesimen agar angka penyebaran Covid-19 terlihat berkurang di tengah kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Testing seharusnya diperbanyak dan bukan dikurangi apalagi mengingat tersedia anggaran untuk melakukan testing.

Dikatakan Saiful, bila pemerintah sengaja mengurangi spesimen tes, maka hal itu akan sangat membahayakan. “Pemerintah seolah mencoba beratraksi membatasi tes spesimen. Padahal apabila benar demikian, maka tentu akan membahayakan masyarakat luas,” kata Saiful seperti dikutip dari RMOL, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut dikatakan Saiful, pemerintah seharusnya justru melakukan tes massal untuk mengukur sebaran virus. Bukan malah mengurangi tes untuk menekan angka penyebaran.

Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional Saiful Anam. Foto: Kastara
Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional Saiful Anam. Foto: Kastara

Di Indonesia, menurut Saiful, banyak masyarakat yang tidak mampu membayar tes Covid-19. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih berdiam dan sembunyi-sembunyi meski terpapar Covid-19.

“Akibatnya jelas fatal, karena penyebaran jadi semakin cepat,” tutur Saiful.

Dirinya juga mengaku tak habis pikir, ketika anggaran semakin naik tapi justru tes dibatasi. “Saya kira itu bukan solusi, bahkan dapat membahayakan keselamatan rakyat,” tegas Saiful.

Testing harus naik

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyoroti kasus harian Covid-19 yang menurun selaras dengan tes corona yang juga turun. Menurutnya, hasil kasus harian dengan kondisi demikian tidak boleh dijadikan referensi.

Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Foto: detik
Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Foto: detik

“Ini jangan percaya. Harusnya (testing) naik terus, karena kita menekan dari angka positivity rate-nya,” ujar Pandu.

Sedangkan mengenai perpanjangan PPKM darurat hingga tanggal 26 Juli 2021, Pandu melihatnya bahwa pemerintah tengah menyiapkan pelonggaran yang akan dimulai dalam waktu sepekan mendatang.

“Jadi itu persiapan tanggal 26 (Juli). Ya seperti itu yang saya baca. Bukan perpanjangan PPKM Darurat. Pelonggaran PPKM Darurat tanggal 26 (Juli), dipersiapkan dalam lima hari ini,” tutur Pandu.

Dia mempertanyakan kriteria berbasis sains yang menjadi dasar kebijakan pelonggaran akan diambil. Baginya, basis data yang akurat penting untuk menentukan apakah aktivitas warga harus diperketat atau diperlonggar.

“Setiap upaya pengetatan atau pelonggaran harus ada kriteria yang jelas. Nah ini kan tidak menggunakan kriteria yang jelas, ya kan. Harus ada kriteria, kalau kita mau berbasis science dan berbasis data yang akurat, itu adalah kriteria epidemiologi, kriteria dari surveillance,” ujar Pandu.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close