Trending

Pangdam Jaya copot baliho Habib Rizieq: dibela Kapolda, DPR terbelah

Misteri orang berbaju loreng yang mencopot baliho bergambar Habib Rizieq terjawab sudah. Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengonfirmasi itu atas perintahnya.

Mayjen Dudung gerah, pemasangan baliho Habib Rizieq tidak sesuai peraturan yang berlaku. Muncul pro dan kontra atas tindakanyan tersebut. Beberapa pihak merespons aksi itu, di antaranya Kapolda Metro Jaya dan para anggota Dewan.

Baca juga: OPPO luncurkan HP baru, harganya murah cuma Rp 1 jutaan

Kapolda Metro Jaya setuju penertiban baliho Habib Rizieq

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendukung langkah Mayjen Dudung. “Saya dukung langkah yang dilakukan oleh pangdam jaya, karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini,” ujar Fadil, dikutip dari Suara.com, Jumat, 20 November 2020.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Foto: Suara.com

Menurutnya, baliho melanggar peraturan. “Itu melanggar Perda memasang sepanduk itu ada aturannya. Harus ada izinnya dan harus bayar pajak,” kata dia.

Sama seperti Mayjen Dudung, dia bertekad melakukan tindakan tegas untuk mencegah kerumunan di masa pandemi Covid-19. “Ini yang saya katakan dengan pencegahan keras preventif straight. Semua langkah-langkah upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini,” tegasnya.

DPR pro dan kontra

Anggota DPR merespons aksi Mayjen Dudung mencopot baliho Habib Rizieq dengan perbedaan pendapat.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mendukung sikap Dudung Abdurachman. “Kalau penurunan baliho itu dilakukan oleh masyarakat atau ormas lain bisa terjadi bentrok berdarah atau mengarah ke konflik horizontal. Maka saya menilai tindakan TNI ini sudah sangat tepat ketika aparat yang lain diam,” kata Hasanuddin.

Fadli Zon akui tarif listrik rumahnya naik
Fadli Zon akui tarif listrik rumahnya naik Foto: Antara

Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif mengatakan, “Spanduk yang dicabut spanduk ucapan selamat datang IB HRS dan beliau sudah ada di tanah air, jadi enggak masalah TNI bantu satpol PP.”

Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon punya pendapat berbeda. “Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupoksi TNI. Sebaiknya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi,” kata Fadli Zon.

Kritik juga dilontarkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha dengan mengatakan penertiban spanduk dan baliho merupakan tugas Satpol PP. “Saya hanya berharap Pangdam Jaya kembali kepada kewenangannya urusan pertahanan, jika ada kelompok tertentu yang ingin bertindak sebagai separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI. Sedangkan urusan keamanan agar diserahkan kepada institusi Polri, sedangkan urusan baliho serahkan kepada Satpol PP,” kata Tamliha.

Sebelumnya Mayjen Dudung menyebut Satpol PP sudah melakukan penertiban tapi sejurus kemudian baliho kembali dipasang. “Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapa pun di Republik ini. Ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar,” kata Mayjen Dudung.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close