Trending

Pantas Jakarta masih banjir terus, Ketua Pansus bongkar data mengejutkan

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Februari – Desember 2020, Zita Anjani membongkar sejumlah data mengejutkan mengenai genangan yang masih terus terjadi di ibu kota. Menurut data dia, sudah tiga tahun Gubernur DKI Anies Baswedan tak fokus terhadap penanganan banjir di Jakarta.

Hal ini lantaran Anies dinilai sudah terbelenggu oleh janji politiknya semasa kampanye. Yakni berjanji tak akan melakukan penggusuran di titik-titik wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi pelebaran sungai.

Sementara Jakarta, faktanya memang butuh infrastruktur banjir seperti pelebaran sungai.

Baca Lainnya

  • “Kalau mau bicara terbuka, Pak Gubernur sudah tiga tahun tak fokus terhadap isu banjir Jakarta, dia terbelenggu dengan janji politik,” kata dia dari video Youtube berjudul ‘Blak-blakan Ketua Pansus Banjir ‘Tembak’ Kebijakan Anies’, dikutip Selasa, 23 Februari 2021.

    Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu menyebut, sebenarnya pelebaran sungai memang penting ditempuh untuk mengatasi banjir di Jakarta. Maka itu, diperlukan cara berkelanjutan agar warga yang terlintasi jalur pelebaran sungai bisa diberikan ganti untung.

    Mobil terendam banjir. Foto: Antara
    Mobil terendam banjir. Foto: Antara

    Selain faktor di atas, faktor penyumbang banjir di Jakarta selanjutnya adalah drainase yang dimiliki ibu kota kecil-kecil. Termasuk diperlukannya penambahan banyak pompa di beberapa titik untuk menyedot air.

    “Nah program banjir ini yang tak dijalankan tiga tahun belakangan, stag. Kemarin saya rapat anggaran di Puncak, anggaran untuk tahun 2021 baru diketok palu (disetujui). Juga ada dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp1 triliun.”

    Data banjir Jakarta bikin aksi Anies seolah percuma

    Selain menormalisasi Ciliwung, Wakil Ketua DPRD Fraksi PAN ini menilai jika Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir.

    Ini penting agar perlahan DKI mulai mencicil penanganan banjir secara komprehensif demi masa depan yang lebih baik.

    Sejauh ini, Zita sebenarnya sudah mengapresiasi tindakan jajaran Pemprov DKI yang gencar melakukan gerebek lumpur. Akan tetapi, cara itu masih terbilang sangat sederhana untuk melawan ancaman banjir besar di DKI Jakarta. Bahkan seperti membuatnya percuma.

    “Begini, kita kalau mau ke bulan kan bukan pakai pesawat, tapi harus pakai roket. Nah seperti ini, kapasitas air tetap tak akan menampung debit air di Jakarta (walaupun gerebek lumpur gencar dilakukan).”

    Sebab jangankan hujan kiriman, banjir rob dan sejenisnya, kata dia, hujan lokal yang terjadi di DKI saja sebenarnya daya tampung airnya tak bisa dikendalikan. Ini karena kapasitasnya yang sudah tak memadai.

    Banjir Jakarta
    Jakarta dilanda banjir. Photo:@tmcpoldametro

    Walaupun pada banjir beberapa hari lalu, akibat aksi gerebek lumpur ini membuat banjir dapat dengan cepat menjadi surut.

    “Tapi kan kita bicara jangka panjang, karena banjir akan tetap ada tahun depan, atau sampai tiga tahun ke depan. Kita memang butuh infrastruktur, karena penanganan banjir itu matematik, eksak.”

    “Bahwa kapasitas sungai kita sebenarnya 950 m kubik per detik. Sementara debit pada saat banjir tahunan itu 2.100 m kubik per detik sampai 2.600 m kubik per detik. Nyaris tiga kali lipatnya. Makanya pasti akan banjir. Itu belum ditambah fenomena lain seperti La nina dan sebagainya.”

    “Makanya mau dikeruk lumpur di sungai sebanyak apapun, kalau kapasitas sungai tak ditambah, pasti akan banjir terus Jakarta,” urainya panjang.

    Masyarakat pasti mau direlokasi

    Pada kesempatan itu, dia turut mengungkap data kalau sebenarnya warga di sekitar bantaran kali pasti mau untuk direlokasi berkaitan banjir Jakarta. Andaipun polemik saat Ahok berkuasa, menurutnya lebih karena warga yang dianggap trauma dengan diksi ‘digusur’.

    Termasuk pengerahan Satpol PP untuk menertibkan warga, lengkap dengan alat eskavator besar. Kata Zita, warga pasti bakal mau jika Pemprov DKI merelokasinya dengan biaya ganti untung.

    “Bukan enggak mau dipindahkan, kalau digusur pantas saja mereka marah, tapi sebenarnya bahasanya jangan gusur, tapi ganti untung, relokasi. Itu pasti mau kok,” katanya.

    Dia mengakui memang tiap gubernur punya cara masing untuk menangani banjir di DKI. Mulai dari normalisasi, naturalisasi, dan sebagainya. Namun, apapun namanya jika dikomunikasikan dengan baik, warga DKI pasti akan mengerti dan mendukung proyek positif Pemprov.

    “Makanya baik-baik ngomongnya, kasih kompensasi keuntungan, sebab bantaran sungai kan enggak ada harganya. Saya pikir warga fine-fine saja,” ungkap alumnus University College London itu.

    loading...
    Topik

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button
    Close