Trending

Pantes koruptor bansos nggak kena hukuman mati, KPK ternyata…

Wacana tuntutan hukuman mati untuk koruptor bantuan sosial mengemuka kembali selepas ada dukungan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej. Wakil menteri itu mengungkapkan dua eks menteri Jokowi, Juliari Batubara dan Edhy Prabowo bisa dituntut mati kok. Layak kok koruptor bansos kena hukuman mati!

Wacana tersebut direspons oleh pegiat antikorupsi, Febri Diansyah. Dia malah heran kenapa kok pemerintah belakangan menghembuskan wacana hukuman mati untuk koruptor. Lihat faktanya nggak sih pemerintah?

Muslima Fest

Koruptor bansos hukuman mati

Menteri Sosial Juliari Batubara
Menteri Sosial Juliari Batubara. Foto Humas Kemensos.

Soal koruptor belakangan ini makin jadi perhatian dari masyarakat. Apalagi ada dua bekas menteri Jokowi yang korupsi dan suap pada saat bangsa ini sedang susahnya menghadapi pandemi Covid-19.

Tapi wacana koruptor dituntut mati ini direspons skeptis oleh Febri Diansyah.

Mantan jubir KPK heran apa sih motivasinya wacana hukuman mati kasus korupsi bansos muncul ke publik? Alih-alih mendukung, Febri Diansyah malah membeberkan kenapa sampai sekarang kok koruptor bansos nggak dikenai hukuman mati.

“Wacana Hukuman Mati di kasus korupsi Bansos ini agar apa ya? Apa biar terlihat tegas berantas korupsi? Hmm..gini ya.. tersangka korupsi bansos di KPK skrg itu ga ada yg dikenakan Pasal yg ada ancaman hukuman mati. Mereka dijerat Pasal Suap (ancaman maks. seumur hidup/20th)” jelas Febri dalam kicauannya dikutip Jumat 19 Februari 2021.

Febri mencermati perdebatan dan dinamika publik atas penyidikan korupsi bansos yang menghebohkan masyarakat tanah air beberapa bulan lalu.

Dia termasuk menyoroti soal penyidikan kasus korupsi bansos yang kurang maksimal, ada masalah kok, kata Febri.

Mantan pegiat korupsi di ICW itu juga mencermati ekspektasi masyarakat pada KPK, agar jangan lalai masih ada sejumlah nama-nama lain yang mesti diburu terkait pengembangan kasus korupsi bansos yang menjerat Juliari Batubara, politikus PDIP.

“Ada jg bberapa pendapat yg saya baca, jgn sampai wacana hukuman mati ini membuat kt abai dg munculnya nama2 lain..Jgn lupa jg dg laporan ke Dewas KPK ttg dugaan masalah dlm penyidikan kasus korupsi bansos. Jgn smpai ada pihak yg menghambat, apalagi intervensi di kasus ini,” tulis Febri.

Hukum mati untuk Juliari dan Edhy Prabowo

Eks Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Instagram Edhy Prabowo.
Eks Menteri KKP Edhy Prabowo. Foto: Instagram Edhy Prabowo. Foto: Instagram

Dalam seminar nasional daring yang diunggah Fakultas Hukum UGM, Wamenkumham Edward Omar menyebutkan bekas menteri Jokowi, Juliari Batubara dan Edhy Prabowo layak dituntut mati sesuai ketentuan undang-undang.

Alasannya, keduanya melakukan tindak kejahatan korupsi ditengah kondisi pandemi covid-19.

Alasan kedua, kata Edward, mereka melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai menteri.

“Bagi saya kedua mantan menteri ini (Edhy Prabowo dan Juliari P Batubara), melakukan perbuatan korupsi dan kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU tindak pidana pemberantasan korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Jadi dua hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2 Tindak Pidana Korupsi,” jelas Wamenkumham Edward dikutip dari Suara.com.

Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Ia dijerat dalam kasus suap izin ekspor benih Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.

Edhy dalam perkara ini diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat. Uang itu sebagian diduga digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas hermes, sepeda, hingga jam rolex di Amerika Serikat.

Sedangkan Juliari P. Batubara ditangkap Tim Satgas KPK pada Sabtu (5/12/2020). Ia dijerat dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial penanganan covid-19 paket Sembako Se-Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020.

Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos. Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar.

Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close