Trending

Pasca demonstrasi, mahasiswa dapat kunjungan petugas pakaian preman

Demonstrasi mahasiswa Omnibus law menolak Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa membuahkan cerita lain.

Salah satunya mahasiswa kampus kawasan Ciputat, Tangerang Selatan yang kaget mendapat kunjungan dari petigas berseragam preman. Kedatangan para petugas tersebut rupanya menanyakan aksi yang telah dilakukan mahasiswa bersangkutan yang beberapa hari lalu mengakui memang ikut turun ke jalan menolak keputusan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Demonstrasi ricuh, arek Suroboyo lontarkan umpatan khas Jawa Timuran

Meski tampak kaget saat didatangi petugas berseragam preman bersama ketua rukun tetangga tempatnya tinggal, mahasiswa yang tak ingin disebutkan namanya tersebut mendapat beberapa pertanyaan terkait aksi yang diikutinya bersama ribuan mahasiswa lain yang melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta.

Demonstrasi Surabaya
Demonstrasi menolak Omnibus Law Foto: Suara

Saat mendatangi rumahnya, mahasiswa ini mengaku ada empat petugas berseragam preman yang mengaku berdinas di Polda Metro Jaya. Dalam percakapannya, mahasiswa tersebut mengaku mendapat beberapa pertanyaan terkait keikutsertaannya dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus law.

“Saat di rumah saya ditanya keikutsertaan demonstrasi menolak Omnibus law, dan beberapa pertanyaan lain terkait keikutsertaan dalam demo serta soal pengerusakan beberapa fasilitas umum saat demonstrasi terjadi,” ungkap mahasiswa tersebut kepada Hops.id Minggu 11 Oktober 2020.

Menanggapi hal tersebut Irfan Fahmi Pengamat Hukum yang juga Dosen Hukum Fakultas Unpam menjelaskan, kegiatan mencari keterangan atau penindakan yang dilakukan oleh petugas dalam kurun waktu cukup lama setelah demonstrasi berlangsung tidak dibenarkan secara hukum.

Para pendemo dari sejumlah ormas gabugan seperti PA 212 dan FPI saat menggelar unjuk rasa di DPR. Foto: Suara.com
Para pendemo dari sejumlah ormas gabugan seperti PA 212 dan FPI saat menggelar unjuk rasa di DPR. Foto: Suara.com

Dalam konteks tersebut, jika mahasiswa yang mendapat kunjungan petugas berpakaian preman ke rumah dan masuk dalam ranah pribadi terlebih beberapa waktu setelah kejadian demonstrasi justru akan menimbulkan pertanyaan public terhadap cara penegakan hukum yang dilakukan.

“Tindakan tersebut tidak dibenarkan, malah akan menimbulkan pertanyaan public jangan-jangan ini bagian dari rangka meredam aksi mahasiswa,” katanya.

Karenanya penting bagi mahasiswa dan elemen organisasi lain untuk intens melakukan komunikasi dengan para pegiat hukum, yang tujuannya agar mahasiswa dapat mengerti langkah dalam mengedepankan hak ketika terjadi peristiwa seperti itu.

Meski demikian, adanya tindakan kunjungan petugas berpakaian preman, ini Irfan meyakini tidak akan mengendurkan semangat mahasiswa sebagai pilar dan generasi masa depan dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah di tengah iklim kebebasan demokrasi yang telah tumbuh hingga saat ini.

Pelajar Demonstrasi
Pelajar Demonstrasi Foto: Antaranews

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus law terkait Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai massa pekerja dan mahasiswa sebagai bentuk merugikan masyarakat dalam mendapatkan hak bekerja.

Aksi massif yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Jakarta terjadi dengan berbagai peristiwa mulai dari bentrok dengan aparat kepolisian hingga pengerusakan beberapa fasilitas umum di sejumlah tempat seperti DKI Jakarta.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close