Trending

4 Fakta pengacara yakin Wahyu Setiawan terima justice collaborator

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menolak permohonan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) yang diajukan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Namun pengacara yakin Wahyu Setiawan terima justice collaborator.

Jaksa KPK menilai Wahyu Setiawan tak penuhi syarat untuk menjadi justice collaborator. Jaksa mendasarkan pada fakta persidangan atas Wahyu Setiawan tersebut.

Namun demikian, kuasa hukum Wahyu Setiawan punya pandangan yang berbeda. Pengacara akan memperjuangkkan klien mereka mendapatkan justice collaborator.

Baca juga: Pria ini bersihkan uang kertas Rp600 juta di mesin cuci, hasilnya bikin syok

Wahyu Setiawan bukan pelaku utama

Sidang perkara mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan
Sidang perkara mantan anggota KPU RI Wahyu Setiawan. Foto ANTARA/Desca Lidya Natalia

Kuasa hukum Wahyu Setiawan, Fuad Abdullah berkeyakinan kliennya layak mendapatkan status justice collaborator. Sebab Wahyu Setiawan bukanlah perlaku utama dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR.

“Menurut kami tetep ada celah justice collaborator, karena menurut kami WS bukan pelaku utama, itu kunci. Karena WS itu dalam pihak yang benar-benar dibujuk untuk menerima suap itu,” jelas Fuad kepada Hops, Senin 3 Agustus 2020.

Kejar pelaku utama

Kuasa hukum Wahyu Setiawan itu mengatakan seharusnya KPK mendalami siapa sih pelaku utama dalam kasus suap yang melibatkan nama kader PDIP, Harun Masiku. Fuad mengatakan, pelaku utamanya adalah sumber data suap, bukan penerima suap.

“Tentunya yang memberikan, karena mereka membawa uang dan mengumpulkan uang dari Harun Masiku dan mereka yang sudah bagi-bagi duluan sesuai fakta persidangan,” tuturnya.

KPK abaikan fakta persidangan

Fuad mengatakan justru dalih KPK menolak permohonan kliennya mendapatkan justice collaborator bertentangan dengan fakta persidangan. Jaksa KPK, menurut dia, jelas tak mengindahkan perkembangan persidangan.

“Kalau Kita mengikuti gendang KPK yang dianggap WS pelaku utama, saya kira tidak fair dan mengabaikan fakta persidangan,” jelasnya.

Wahyu Setiawan tak berbelit-belit

Kuasa hukum Wahyu Setiawan, Fuad Abdullah
Kuasa hukum Wahyu Setiawan, Fuad Abdullah. Foto dokumen pribadi

Fuad mengkritisi dalih jaksa KPK yang menolak permohonan justice collaborator Wahyu Setiawan dengan alasan terdakwa berbelit-belit membongkar siapa saja yang bermain dan terlibat dalam kasus suap tersebut.

JPU KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin 3 Agustus 2020 mengungkapkkan, contoh berbelit-belit Wahyu adalah bantahan ‘hanya bercanda’ saat menuliskan ucapan ‘1.000’ kepada Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu; bantahan mengenai uang yang diterima dari Saeful Bahri tidak terkait dengan surat permohonan penggantian caleg Harun Masiku di KPU RI; bantahan mengenai uang yang ditransfer Rosa Muhammad Thamrin Payapo adalah untuk bisnis properti.

“Bantahan-bantahan tersebut sama sekali tidak beralasan karena bertentangan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya,” kata Ronald dalam persidangan dikutip dari Antara.

Berkaitan dengan hal itu,k Fuad membantah kliennya berbelit-belit tapi sebaliknya.

“Lha itu juga hal yang kami kritisi, bahwa WS tidak berbelit belit, namun menyampaikan fakta. Kalau fakta bahwa WS bergurau kan enggak mungkin dipaksakan bahwa itu serius. Menurut saya itu terlalu memaksakan arah dakwaan,” tutur Fuad.

KPK tolak JC Wahyu Setiawan

Logo KPK
Logo KPK. Foto (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Dalam penolakan permohonan justice collaborator Wahyu Setiawan, jaksa KPK menilai terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011.

SEMA No. 4 tahun 2011 itu, menurut Ronald, seseorang dapat memenuhi kualifikasi JC bila bukan pelaku utama (perannya sangat kecil), bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranannya lebih besar.

“Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa I merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait dengan permohonan penggantian caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI,” kata Ronald dikutip dari Antara.

JPU KPK menilai Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang dari Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait dengan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

“Bahwa selain terbukti sebagai pelaku utama dalam kedua perbuatan yang didakwakan tersebut, pada pemeriksaan persidangan ini kami selaku penuntut umum menilai bahwa terdakwa I tidak terlalu kooperatif,” ujar Ronald.

Ia mengatakan, “Jangankan membuka adanya keterlibatan pihak lain, untuk mengakui perbuatannya saja, terdakwa I masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan sejumlah bantahan.”

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close