Trending

Realisasi penyaluran bansos rendah, Jokowi perintahkan kepala daerah percepat pencairan

Presiden Joko Widodo menyoroti percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun. Jokowi meminta percepatan penyaluran bansos untuk rakyat.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” ujar Jokowi seperti dilihat Hops.id di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi baru cair sekitar Rp4,65 triliun atau 18,26 persen dari total pagu mencapai Rp25,46 triliun. Padahal dana tersebut berasal dari pemerintah pusat dan telah ditransfer ke daerah.

Ani, sapaan akrabnya, merinci anggaran itu terdiri dari pos perlindungan sosial senilai Rp12,11 triliun dan pos pemberdayaan ekonomi untuk membantu usaha kecil hingga pedagang kaki lima sekitar Rp13,35 triliun.

Ilustrasi bansos. Foto: Ist
Ilustrasi bansos. Foto: Ist

Dari alokasi tersebut, realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial baru mencapai Rp2,3 triliun atau 19,2 persen dari pagu. Sementara penyaluran dana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat baru cair Rp2,35 triliun atau 17,2 persen.

“Jadi dari APBD ada anggaran Rp25,46 triliun yang seharusnya bisa dirasakan. Saat ini kita melihat realisasinya masih sangat kecil,” ujar Ani dalam Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Padahal dari total pagu itu, sambungnya, penyaluran dana seharusnya dibagi lagi untuk program bantuan sosial (bansos) mencapai Rp6,9 triliun. Lalu, masuk ke program bantuan makanan dan perlindungan sosial lainnya sekitar Rp5,2 triliun.

Ada juga untuk subsidi pertanian yang berada di pos pemberdayaan ekonomi dengan nilai pagu Rp11 triliun.

“Ini nanti kami harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat terutama dalam kondisi saat ini,” tutur Ani.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close