Trending

Unggah foto Munarman Bersorban, Pigai: saya kenal dia suka bantu janda

Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendadak unggah foto mantan Sekjen FPI Munarman yang tengah bersorban. Dalam postingan tersebut, Pigai mengaku sangat mengenal Munarman sebagai aktivis hukum pada LBH dan meminta penyelidikan dilakukan karena suka bantu janda.

Dalam unggahan tersebut, Natalius Pigai meminta adanya penyelidikan terhadap penangkapan Munarman oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang menilai aktivis hukum ini sebagai teroris.

Lebih lanjut menurut Pigai jika penangkapan Munarman sendiri sebagai langkah Densus 88 dalam memberantas terorisme di Indonesia namun menjadi pagar makan tanaman.

Natalius Pigai. Foto: Suara
Natalius Pigai. Foto: Suara

Sosok munarman pigai sebut suka bantu janda

Sosok Munarman belakangan diketahui sebagai aktivis hukum yang dikenal Pigai sebagai Direktur LBH Palembang dan Direktur YLBHI. Itulah profesi yang dikenal Pigai terhadap Munarman.

“Siapa Munarman?.Direktur LBH Palembang, Direktur YLBHI, Koordinator Kontras. Tanpa angin dan hujan tiba-tiba di FPI. di FPI bantu Bangun Gereja HKBP, Bangun Rumah janda Kristen, bantu korban sosial,” tulis Natalius Pigai, akun Twitter Natalius Pigai pada Jumat 30 April 2021.

‘Saya minta coba selidiki Siapa Munarman, jangan sampai pagar makan tanaman. Firasatku,” pungkasnya.

Mantan Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror, Irjen Pol purnawirawan Bekto Suprapto menjelaskan soal polemik penangkapan Munarman yang disebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Polemik itu muncul salah satunya sebagaimana yang dijelaskan oleh kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar terkait penangkapan yang dinilai memiliki kecacatan hukum, di antaranya soal asas praduga tidak bersalah, tidak diperbolehkan bertemu kuasa hukumnya, hingga penangkapan dengan mata yang ditutup.

Munarman. Foto: Reqnews.
Munarman. Foto: Reqnews.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bekto sebagai mantan Kadensus 88 periode 2004 hingga 2008 ini memaparkan bahwa terkait HAM sendiri sebenarnya sudah diatur dan dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai hak-hak tersangka.

Sehingga, kata Bekto, selama hak tersangka diberikan oleh aparat kepolisian maka sebenarnya tidak ada masalah, apalagi disebut melanggar HAM. Terlebih dalam UU Teroris adapula yang mengatur soal hak tersangka, maka dia menyarankan agar pihak kuasa hukum Munarman mengikuti aturan yang berlaku.

“Terkait dengan Hak Asasi Manusia (penangkapan Munarman), HAM sendiri oleh Undang-Undang atau KUHAP, itu dijabarkan di dalam hak-hak tersangka. Jadi selama hak tersangka itu diberikan, itu tidak masalah. Hak tersangka bagaimana dalam Undang-Undang teroris, itu saja yang diikuti,” kata Bekto dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, dikutip Hops pada Kamis, 29 April 2021.

Munarman. Foto: Twitter Denny Siregar
Munarman. Foto: Twitter Denny Siregar

Nah soal praduga tak bersalah yang sering disunggung pihak kuasa hukum Munarman, Bekto menjelaskan bahwa sebenarnya kepolisian dalam bertindak itu memakai praduga bersalah. Makanya, aparat kepolisian terutama tim Densus 88 Antiteror berani menangkap Munarman secara langsung di rumahnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close