Siaran Pers

FH UPS: Kondisi darurat PPKM, perlindungan HAM jangan abaikan dong

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belakangan ini jadi perhatian dari para pakar hukum. Salah satu masalah sentralnya pembatasan itu ada yang menilai mengorbankan hak masyarakat untuk mencari penghidupan. Bagaimana ya kata pakar hukum soal PPKM dan HAM ini?

Pemerintah belakangan ini menerapkan PPKM mulai dari PPKM Darurat sampai PPKM dengan skema level. Pemerintah menerapkan PPKM supaya menekan angka kasus Covid-19 tapi di sisi lain masyarakat mengeluh hak penghidupan mereka dibatasi.

Muslima Fest

Dilema PPKM dan HAM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Achmad Irwan Hamzani mengatakan dalam konteks HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Oleh karena itu, kata dia, dalam kondisi darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh WHO, Pemerintah Indonesia jelas harus menindaklanjutinya dengan upaya terbaik dan ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia, di antaranya melalui PPKM ini.

“Keadaan tersebut tidak dengan serta merta membebaskan pemerintah dari prinsip-prinsip negara yang wajib menghormati HAM. Dalam kondisi darurat, hak asasi manusia yang bersifat derogable dapat dibatasi. Namun, hal ini harus dalam koridor yang ditetapkan menurut hukum, terukur, dan tidak sewenang-wenang serta accountable,” kata Irwan dalam dalam seminar daring Perlindungan HAM pada masa PPKM yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal belum lama ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Achmad Irwan Hamzani
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Achmad Irwan Hamzani. Foto Facebook Achmad Irwan Hamzani

Persoalan hak asasi manusia memang tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kata Irwan, upaya perlindungan kesehatan menjadi hak semua orang, dan pemerintah harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian akses layanan kesehatan kepada setiap orang.

“Komitmen dan perspektif HAM harus menjadi acuan dalam penanggulangan Covid-19, agar setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan tetap menghormati martabat manusia, melindungi HAM dan proposional,” kata Irwan.

Dua sisi mata koin

Sedangkan Dirjen HAM Kememkumham, Mualimin Abdi mengatakan hukum dan HAM itu berkaitan erat ibaratnya dua sisi mata koin.

Dia mengatakan HAM merupakan indikator apakah sebuah negara layak disebut negara hukum atau tidak. Apabila suatu pemerintahan dalam praktik kenegaraannya melanggar dan tidak menghargai sendi-sendi HAM, maka negara tersebut tidak layak disebut sebagai negara hukum. Di sisi lain implementasi HAM harus memperhatikan instrumen hukum. Hukum dan HAM mesti berdampingan.

Ilustrasi PPKM. Foto: Antara
Ilustrasi PPKM. Foto: Antara

“Implementasi hukum tidak boleh menegasikan HAM demikian pula sebaliknya yaitu implementasi HAM tidak bisa menegasikan hukum,” kata Mualimin.

Nah berkaitan dengan pemberlakuan PPKM selama beberapa pekan terakhir, Mualimin mengakui memang ada sejumlah persoalan berkenaan dengan implementasi HAM, salah satunya, dilema antara hak kesehatan dan hak atas pekerjaan.

Atas persoalan ini, Mualimin mengatakan, merujuk pada konstitusi memang pada dasarnya implementasi HAM didapat dibatasi.

“Yang harus dipahami adalah PPKM ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam rangka pemenuhan HAM khususnya hak kesehatan agar setiap orang dapat diminimalisir terjangkit Covid-19, sementara itu pemerintah berupaya memberikan kebutuan mendasar bagi yang terdampak kebijakan ini,” kata Mualimin.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close