Trending

Dear Prabowo, hati-hati saat di AS jangan sampai diseret ke pengadilan

Menteri Pertahanan Prabowo akhirnya bisa berkunjung ke Amerika Serikat, setelah memeroleh visa kunjungan. Prabowo terlarang masuk AS selama 20 tahun karena masalah Timor Timur. Untuk itu, pakar hukum internasional meminta Prabowo hati-hati saat di AS.

Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi Amerika Serikat untuk kerja sama bilateral bidang pertahanan. Prabowo akan memenuhi undangan Menhan Amerika Serikat, Mark Esper untuk kerja sama tersebut.

Baca juga: Tuai pujian, momen haru prajurit TNI bantu mahasiswa kerjain tugas saat demo

Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur.

Prabowo harus hati-hati saat di AS

Guru besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana
Guru besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Foto Instagram @hikmahantojuwana

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan meski Prabowo sudah mengantongi visa kunjungan, dia mengingatkan soal sikap AS di masa lalu yang memasukkan Prabowo dalam daftar hitam masuk ke AS.

“Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS. Pemerintah Indonesia wajib meminta jaminan agar Prabowo saat di AS tidak diseret oleh siapapun ke pengadilan, terutama korban atau keluarga korban Timor Timur yang bermukim di AS,” jelas Hikmahanto dalam keterangannya dikutip Hops, Sabtu 10 Oktober 2020.

Hikmahanto mengatakan, bukan cuma Prabowo saja yang mesti hati-hati. Menurutnya perwakilan Indonesia di AS pun harus mencermati kemungkinan adanya gugatan ke Prabowo baik sebelum maupun saat kedatangannya.

Dalam hukum AS, tulis Hikmahanto, ada dua undang-undang yang memungkinkan warga negara asing untuk digugat atas tuduhan penyiksaan dan pembunuhan. 

Dua undang-undang tersebut yaitu Alien Tort Claims Act 1789 dan Torture Victim Protection Act 1992.

“Berdasarkan Undang-undang ini korban atau keluarga korban yang mengalami penyiksaan dan pembantaian (extrajudicial killing) di luar AS dapat menggugat pelaku saat keberadaannya di AS. Gugatan diajukan untuk memperoleh ganti rugi,” kata dia.

Ingat kasus Sutiyoso dan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah acara PWI. Foto Twitter @SBYudhoyono

Hikmahanto mengatakan kewaspadaan Prabowo dan pemerintah Indonesia diperlukan, sebab ada beberapa pejabat Indonesia yang nyaris diseret di pengadilan AS.

Hikmahanto menyebutkan, di masa lalu Sintong Panjaitan (1994) dan Johny Lumintang (2001) saat berada di AS mendapat surat panggilan untuk menghadap pengadilan. Untungnya, keduanya mengambil keputusan untuk segera meninggalkan AS.

Kasus lain terjadi di Australia pada 2007, kala itu Sutiyoso sebagai Gubernur DKI dipanggil polisi untuk menghadap Pengadilan di New South Wales.

Panggilan berkaitan dengan kasus kematian 5 jurnalis Australia yang dikenal sebagai Balibo 5.

Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi Presiden pada 2010 harus membatalkan kunjungannya ke Belanda.

Baca juga: Penyebar hoax Omnibus Law dibekuk, motifnya kecewa dan nganggur

Saat itu RMS mengajukan tuntutan ke Pengadilan setempat agar SBY menghadap untuk mempertanggungjawabkan masalah HAM di Indonesia.

Pemerintah Indonesia meminta jaminan kepada pemerintah Belanda agar SBY aman dari tuntutan.

“Namun pemerintah Belanda tidak bisa memberikan jaminan tersebut sehingga kunjungan pun dibatalkan pada menit-menit terakhir,” katanya.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close