Trending

Protes keras MUI soal Jokowi legalkan investasi miras

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sindiran pedasnya atas kebijakan Presiden Jokowi, soal penetapan minuman keras (miras) sebagai daftar positif investasi. Menurut MUI, melegalkan kebijakan investasi miras, sama saja mendukung peredarannya di Indonesia.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua MUI Cholil Nafis melalui akun Instagram-nya. Cholil menegaskan, melegalkan izin investasi miras, haram hukumnya.

“Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras, maka hukumnya haram,” kata Cholil dikutip Minggu 28 Februari 2021.

Kata Cholil, apabila negara melarang peredaran miras maka seharusnya juga melarang investasi miras di Tanah Air. Alasan kearifan lokal dinilai oleh Cholil Nafis tak bisa digunakan untuk menghalalkan legalitas investasi miras.

“Tak ada alasan karena kearifan lokal kemudian malah melegalkan dalam investasi miras, itu merusak akal pikiran generasi bangsa,” kata dia.

Presiden Jokowi berpidato di PBB. Foto Ist via SuaraSurabaya.
Presiden Jokowi berpidato di PBB. Foto Ist via SuaraSurabaya.

Dalam pernyataannya, disitat Suara, Cholil lantas mengutip hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut ada lebih dari 3 juta orang meninggal akibat miras pada 2014. Angka kematian tersebut lebih banyak dari jumlah kematian akibat Covid-19.

Dia lantas juga menyebut dalil haram meminum miras hingga bukti kriminalitas terjadi akibat miras banyak ditemui.

“Sudah jelas mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya. Buat apa pemerintah melegalkan investasi miras?”

Dia kemudian menyerukan untuk menolak kebijakan investasi miras tersebut diberlakukan untuk semua umur. “Tolak miras dan dukung RUU jadi UU pelarangan miras untuk semua umur. Bismillah,” tukasnya.

Jokowi tetapkan soal investasi miras

Presiden Jokowi telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.

Ilustrasi minuman keras beralkohol dan memabukkan. Foto: Dok Winnet.
Ilustrasi minuman keras beralkohol dan memabukkan. Foto: Dok Winnet.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close