Trending

PSI: Anies ingkar janji, cuma ganti nama reklamasi jadi perluasan daratan

Keputusan Gurbenur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan izin pembangunan reklamasi kawasan Taman Impian Jaya Ancol mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya, Anies dianggap ingkar terhadap janjinya selama masa kampanye Pilgub 2017.

Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Eneng Malianasari mengungkapkan, izin perluasan Ancol yang disetujui Anies merupakan siasatnya untuk melanjutkan proyek mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca juga: Nadiem Makarim dibilang tak profesional, bakal kena reshuffle?

Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020 tentang perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, pihaknya tak menyebutkan akan melakukan reklamasi, hanya tertulis perluasan daratan seluas kurang lebih 155 hektare. Oleh sebab itu menurut Eneng, Anies hanya mengganti nama reklamasi menjadi perluasan daratan, namun dengan konsep yang hampir sama.

Ilustasi mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mega proyek ini digagas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama. Foto: Antara
Ilustasi mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mega proyek ini digagas mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama. Foto: Antara

“Pemprov DKI berusaha mengganti nama reklamasi menjadi perluasan daratan,” ungkap Eneng saat dihubungi pada Kamis, 2 Juli 2020. Dikutip Suara.com

Meski sempat dicabut izinnya oleh Anies, proyek perluasan wilayah Ancol yang telah disetujui dan akan dibangun tersebut berlokasi di Pulau K dan L. Diketahui, pada saat itu hak reklamasi tersebut memang dimiliki oleh pihak PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Tbk.

Melalui Keputusan Gurbenur, renacannya, pulau K akan dibuat seperti proyek pada masa Ahok, yaitu dengan perluasan kawasan Dunia Fantasi hingga seluas 35 hektare. Sedangkan pada pulau L akan memiliki luas lebih kecil, hanya sekitar 120 hektare dibandingkan rancangan reklamasi Teluk Jakarta yang memiliki luas hingga sekitar 480 hektare.

“Anies mengeluarkan izin reklamasi Pulau K dan L melalui Kepgub 237/2020. Merupakan kelanjutan proyek pulau reklamasi,” ujar Eneng.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau penyegelan di salah satu pulau reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika meninjau penyegelan di salah satu pulau reklamasi Teluk Jakarta. Foto: Antara

Dirinya pun mempertanyakan kontribusi lahan seluas enam hektare kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, lahan tersebut masih belum jelas akan dibangun seperti apa. Ia menyarankan, agar kawasan tersebut segera diperjelas fungsinya dan tentunya diproritaskan peruntukannya bagi kepentingan warga Ibu Kota.

“Hingga saat ini, belum ada kejelasan lahan 6 hektar ini akan dibangun apa dan siapa yang akan membiayai pembangunannya,” tandasnya.

Diketahui lebih lanjut, pada tahun 2018 silam, Anies sempat mencabut 11 izin pembangunan pulau reklamasi yang dua di antaranya adalah pulau K dan L. Tindakan Anies yang dianggap sesuai dengan janjinya pada masa kampanye ini, mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

Kendati demikian, secara tiba-tiba Anies justru kembali menerbitkan izin reklamasi Ancol yang dikeluarkan pada Februari 2020 lalu. Sejumlah pihak termasuk massa simpatisannya selama Pilkada, mulai mengecam dan mempertanyakan motif Anies dalam melanjutkan proyek reklamasi tersebut. (CTH)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close