Trending

PSI bangkang pasal penghinaan Presiden-DPR: Pak Jokowi dari dulu sudah biasa…

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany turut angkat bicara soal masuknya delik penghinaan Presiden dan DPR dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

Tsamara menilai bahwa pasal penghinaan Presiden dan DPR tersebut berpotensi merusak esensi dari prinsip demokrasi bangsa Indonesia soal kebebasan berpendapat.

Selain itu, pasal ini juga dianggap bisa jadi pasal karet yang menghambat jalannya pemikiran dan diskursus publik.

“Pasal penghinaan Presiden dan DPR dalam RUU-KUHP mencederai esensi demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat. Pasal tersebut punya potensi menjadi pasal karet yang menghambat diskursus publik yang sehat,” kata Tsamara Amany dalam keterangan tertulis, dikutip Hops pada Kamis, 10 Juni 2021.

Ketua DPP PSI, Tsamara Amany Alatas
Ketua DPP PSI, Tsamara Amany Alatas. Foto Instagram @tsamaradki | PSI bangkang pasal penghinaan Presiden-DPR

Sebenarnya kalau bicara soal pasal penghinaan, kata Tsamara, Presiden Joko Widodo kerap mendapat perlakuan tak mengenakan. Sebagai orang nomor satu di Indonesia dia sering mendapat penghinaan berupa fitnah.

Kendati begitu, Presiden Jokowi tetap menunjukkan kapabilitasnya sebagai kepala negara dengan terus bekerja.

Oleh sebabnya dia mengimbau kepada DPR agar bisa mencontoh sikap yang dimiliki Jokowi, yakni membalas kritikan dengan kualitas kerja.

“Kalau dalam konteks pasal penghinaan Presiden, Pak Jokowi dari dulu biasa difitnah, tapi beliau selalu menjawab dengan kerja,” ujarnya.

“Kritik seharusnya dibalas dengan kerja, bukan ancaman penjara. Itu pula yang seharusnya dilakukan DPR. Kalau ada yang mengkritik DPR, tunjukkan dengan perbaikan kinerja,” sambungnya.

Lebih lanjut, Tsamara juga berpesan bahwa sebaiknya DPR bisa mengkaji ulang dan menghapus pasal-pasal ini dari RUU KUHP.

Sebagaimana diketahui, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bakal dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4,5 tahun penjara.

Sedangkan bagi yang penghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.

Pasal senjata makan tuan!

Ancaman pidana penjara 4,5 tahun untuk hina Presiden sedang menjadi perhatian. Ancaman pidana itu ada dalam Rancangan KUHP yang masih dibahas panjang di parlemen. Selain itu, pada draf tersebut ada ancaman pidana 2 tahun penjara bagi yang hina DPR lho. Orang Istana diingatkan lho ada karma pasal hina presiden.

Nah pasal pidana hina presiden ini menuai polemik. Yang utama sih, ada sangsi apakah nanti kalau pasal itu lolos, penindakannya apakah adil? Jangan-jangan nanti yang kritik presiden dianggap menghina dan kena penjara.

Karma pasal hina presiden

Ilustrasi Istana Negara. Foto: Indonesia.go.id
Ilustrasi Istana Negara. Foto: Indonesia.go.id | PSI bangkang pasal penghinaan Presiden-DPR

Berkaitan dengan isu pasal hina presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) sudah menegaskan pasal itu berlaku untuk penghinaan pada presiden.

Berbeda dengan kritik, KSP memastikan masyarakat jangan khawatir kritik pada presiden itu akan dipidana.

Sepanjang kritik ke presiden itu untuk evaluasi, perbaikan, masukan dan untuk kebaikan, maka enggak perlu khawatir kritik akan berbuah jadi pidana penjara.

Nah ramainya soal pasal hina presiden dalam Rancangan KUHP ini, direspons oleh akun Nadirsyah Hosen atau akun Gus Nadir. Malahan akun ini merespons sikap KSP tersebut.

Akun Gus Nadir membalas komentar KSP itu dengan hati-hati lho ada karma. Jangan sampai kalian rezim saat ini yang buat pasal hina presiden tapi nanti malah kena getahnya.

“Aduuhh Mas Bro…sadar gak sih, nanti kalau roda kekuasaan berputar, pasal penghinaan itu bisa dikenakan pada kalian yang sekarang asyik duduk di kursi empuk. Kekuasaan itu gak selamanya. Ada gilirannya. Jgn sampai kalian skr yg buat itu pasal, kalian jg yg mencicipinya kelak,” tulis aku Gus Nadir dikutip Rabu 9 Juni 2021.

Akun ini berandai bagaimana kalau nanti kekuasaan bergiliran, sekarang yang oposisi nanti menjadi penguasa dan sebaliknya, apakah akan tetap konsisten sikapnya dengan pasal hina presiden itu.

Lebih detail lagi, akun ini bertanya juga bila nanti presiden berikutnya itu tetap akan nyaman dengan pasal hina presiden itu diberlakukan untuk pendukungnya.

“Apa Presiden berikutnya tidak akan tergoda memakai pasal penghinaan tsb kalau kelak para buzzeRp berganti jadi BuzzerOposisiRp? Ayooo mikir lagi yg lebih keras. Jangan cuma mikir itu pasal hanya berlaku di periode Jokowi saja. Senjata makan tuan nanti hehhehe,” tulis akun itu.

Akun cendekiawan NU ini menilai pasal penghinaan itu biasanya jadi pasal karet. Tafsirnya sesuai selera penguasa atau kelompok yang kuat gitu.

Makanya yang diuntungkan dengan adanya pasal penghinaan sejatinya adalah yang kuat biasanya gitu.

“Pasal penghinaan biasanya pasal karet, baik penghinaan thd agama atau thd pejabat/institusi negara. Multi-tafsir. Bisa ditarik kesana kemari, sesuai penafsiran mayoritas, dan mereka yg berkuasa. Mungkin komposisi mayoritas-minoritas sulit bergeser, tapi kekuasaan jelas berputar,” jelasnya.

Isi draf pasalnya

Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Foto: Antara
Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Foto: Antara | PSI bangkang pasal penghinaan Presiden-DPR

Draf RUU KUHP Bab IX menjadi sorotan. Dalam bab tersebut mengatur soal tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

Nah dalam pasal 354 tertulis tuh pada draf, setiap orang yang menghina lembaga negara melalui gambar, tulisan serta rekaman melalui sarana teknologi akan terancam hukuman penjara 2 tahun bro!

Sedangkan pasal sebelumnya, pasal 353 mengatur penghinaan pada lembaga denga sarana bukan teknologi atau media sosial juga tetap diancam hukuan tapi lebih ringan sih.

Detail pasal 354 yang dimaksud begini ya:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” demikian pasal itu dikutip dari Suara.com, Selasa 8 Juni 2021.

Dalam pengecekan aktivis, ternyata ada juga draft pasal ancaman bagi penghina Presiden dan Wakil Presiden. Ancaman itu ada pada pasal 219 Bab II RUU KUHP tersebut.

Pasal 219 tertulis begini:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV,”

Untuk informasi ya Sobat Hopers, dulu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghinaan pada Presiden tidak dikenai pidana. Keputusan MK ini terjadi pada 2006 dan 2007.

Jadi MK mencabut ketentuan pasal Pasal 134, 136 bis, 137 dan Pasal 154-155 KUHP tentang penghinaan presiden dan pemerintah melalui putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No. 6/PUU-V/2007, masyarakat dapat menghina presiden atau pemerintah tanpa dipidana.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close