Trending

PSI interpelasi Anies soal banjir, mayoritas fraksi emoh ikut-ikutan kenapa ya

Menyikapi ketidakseriusan penanganan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan akan menggunakan hak interpelasi di DPRD.

PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana mengatakan
fraksinya menggulirkan interpelasi sebagai jalan konstitusional terakhir. PSI mengklaim langkah inisiasi interplasi ini merupakan tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir.

Interpelasi Anies, tak serius urus banjir

Foto: Instagram Anies Baswedan
Foto: Instagram Anies Baswedan

Justin mengatakan PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Terlebih, Gubernur Anies sudah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” ujar Justin dalam keterangan tertulisnya kepada Hops.ID dikutip Jumat 26 Februari 2021.

Selain lambatnya Pemprov DKI dalam pembebasan lahan yang menjadi penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan, Gubernur Anies harus menunjukan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir selama ini.

Misalnya, batalnya pembebasan 118 bidang lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD-Perubahan tahun 2019.

“Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali,” tutur Justin.

Justin menyoroti tidak adanya solusi dari Gubernur. Anies hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Sebagai contoh, Gubernur Anies menjelaskan banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap.

Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Tapi rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan.

“Apa solusi Pak Anies? Banjir juga terjadi akibat luapan Kali Ciliwung, Kali Cipinang, dan Kali Semongol yang belum dinormalisasi. Pemprov DKI harus menjelaskan komitmennya untuk mengeksekusi solusi-solusi pencegahan banjir, terutama normalisasi sungai yang memang dibutuhkan agar kali tidak meluap,” ucap Justin.

Mayoritas fraksi emoh ikut-ikut PSI

Gedung DPRD DKI. Foto: Suara.
Gedung DPRD DKI. Foto: Suara.

Untuk menggulirkan interpelasi, dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD. PSI mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Justin meyakini interpelasi ini sebagai tanggung jawab bersama dan amanat para wakil rakyat untuk mengawal penanggulangan banjir.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD. Kami menagih penjelasan yang gamblang dari Gubernur. Hak interpelasi ini kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta,” kata Justin.

Nah ternyata sejauh ini mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta belum menyambut inisiasi PSI itu. Dari 9 fraksi di DPRD DKI, 5 fraksi di antaranya menolak dukung interpelasi.
Dua fraksi belum bersikap dan satu fraksi belum menanggapi.

Dikutip dari CNN Indonesia, fraksi yang emoh dukung PSI interpelasi Anies yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PKB-PPP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan pihaknya tidak akan mendukung hak interpelasi itu. Menurutnya, saat ini, yang harus dilakukan adalah fokus membantu warga yang terdampak banjir. Basri mengatakan interpelasi PSI itu cuma mau cari panggung aja.

Hampir senada, Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin menilai langkah interpelasi PSI itu cuma pencitraan saja. Lha jelas Anies cukuo berhasil tangani banjir terkini kok.

Sedangkan Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas menegaskan soal banjir bukan mutlak kesalahan gubernur.

Sedangkan Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman nggak mendukung interpelasi, sebab tugas Pemprov DKI saat ini tinggal melaksanakan saja rekomendasi Pansus Banjir Jakarta yang dilakukan 2020. Pendapat ini senada dengan sikap Fraksi Partai Gerindra.

Sedangkan Fraksi PDIP masih mengkaji usulan interpelasi, senada dengan itu Fraksi Demokrat pun belum bersikap soal interpelasi itu. Nah satunya, Fraksi Nasdem belum memberikan tanggapan soal langkah PSI tersebut.

Jadi Sobat Hopers, menarik nanti melihat perkembangan peta interpelasi ke Anies Baswedan. Akankan interpelasi bakal lolos?

Topik

1 Komentar

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close