Trending

Sri Mulyani: Pulsa dan voucher listrik kena pajak, harga tak naik!

Kemari publik protes dan was-was dengan kabar pemerintah akan mengenakan pajak pada pulsa dan token listrik. Menanggapi respons publik saoal kebijakan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan harga pulsa, kartu perdana maupun voucher listrik tak naik.

Sri Mulyani menyampaikan penegasan ini dalam kicauan di akun media sosialnya. Ada tiga poin dalam klarifikasi Sri Mulyani soal hal tersebut. Menteri Keuangan pun memina agar distributor atau pengecer pulsa atau listrik untuk tidak membebankan pemajakan ini pada konsumen.

Muslima Fest

Harga pulsa dan listrik tak naik

Konter pulsa internet
Konter pulsa internet. Foto Instagram @csdiantronik

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, harga voucher tersebut tak naik dengan pemberlakukan tambahan pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilkan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher,” jelas Sri Mulyani di Instagram, dikutip Minggu 30 Januari 2021.

Sri Mulyani menegaskan selama ini pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas pulsa atau kartu perdana, token listrik dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher.

Sri mengatakan ketentuan pemajakan baru pada voucher tersebut ini punya tujuan.

“Yaitu menyederhanakan pengenaan PPN dan PPH atas pulsa atau kartu perdana Token listrik dan Voucer, dan untuk memberikan kepastian hukum,” tulis Sri Mulyani.

Penyederhanaan PPH dan PPN

Petugas mengecek meteran listrik
Petugas mengecek meteran listrik. Foto Instagram @pln_id

Ada pun penyederhanaan pajak pertambahan nilai yang dimaksud yakni

Pemungutan PPN

Untuk pemungutan PPN pada pulsa atau kartu perdana dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

Konsekuensinya, distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tak perlu memungut PPN lagi.

Untuk pemungutan PPN pada token listrik, Sri Mulyani menegaskan PPN tak dikenakan atas nilai voucher, sebab voucher adalah adalah alat pembayaran setara dengan uang. PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan atau pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.

Selanjutnya, pemungutan PPH Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPH Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan pajak dimuka bagi distributor atau agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT Tahunannya.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Pajak yang Anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan. Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama,” jelas Sri.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close