Trending

Refly Harun: Jokowi itu presiden rasa wali kota

Ahli hukum dan tata negara, Refly Harun turut mengomentari aksi blusukan yang dilakukan Presiden Jokowi di kawasan Sunter, Jakarta Utara, baru-baru ini. Dia beranggapan, sikap tersebut sebenarnya baik, namun tak mencerminkan seorang pemimpin negara.

Refly mengatakan, sebagai presiden, Jokowi tak perlu turun langsung ke wilayah tertentu. Sebab, sudah ada wali kota yang menjalankan tugas tersebut. Itulah mengapa, dia menilai, Jokowi terlihat lebih cocok sebagai pemimpin suatu kota, bukan negara.

“Sebenarnya kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana,” ujar Refly Harun, dikutip dari Pikiran-rakyat, Sabtu 17 Juli 2021.

“Kenapa begitu? Karena perilakunya masih seperti seorang wali kota. Kalau kita bicara unit-unit pemerintahan, maka kita bisa mengatakan, ya blusukan itu cocok kalau dia wali kota. Karena tentu dia blusukan di satu area di pemerintahannya,” lanjutnya.

Presiden Joko Widodo blusukan bagikan sembako kepada warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2021) malam. Foto: sekretariat presiden
Presiden Joko Widodo blusukan bagikan sembako kepada warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2021) malam. Foto: sekretariat presiden

Jangankan presiden, gubernur saja menurutnya tak pantas menjalankan tugas tersebut. Sebab, saat gubernur turun ke ‘lapangan’, dia pasti akan bertabrakan dengan kepala daerah lainnya, seperti wali kota dan bupati, kecuali jika gubernurnya adalah gubernur DKI Jakarta.

“Gubernur, tergantung, kalau Gubernur DKI yang blusukan mungkin bisa karena satu daerah itu adalah wilayah pemerintahannya.”

“Tapi kalau gubernur provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, kalau blusukan pasti akan berimpit dengan kepala daerah lainnya,” tuturnya.

Refly Harun sebut Jokowi tak perlu lagi blusukan

Lebih jauh, Refly Harun kembali mengingatkan prinsip penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga, kata dia, dalam pelaksanaan tugas, semuanya sudah ada pembagiannya.

“Jadi ini prinsip yang penting, karena yang memegang wilayah itu ada orangnya, yaitu kepala daerah otonom. Di dalam konteks DKI, wali kotanya bukan kepala daerah otonom karena dia tidak dipilih. Jadi ini konsep tata negara,” tutur Refly Harun.

Presiden Jokowi. Foto: Antara
Presiden Jokowi. Foto: Antara

Itulah mengapa, dia mengatakan sebenarnya presiden tak lagi memiliki ‘ruang’ untuk melakukan blusukan yang mana nantinya bisa dianggap sebagai aksi ‘melangkahi’ kepala daerah.

“Jadi sebenarnya Presiden RI tidak punya wilayah lagi untuk blusukan. Kalau dia blusukan ke daerah tertentu berarti dia mem-bypass bupati, wali kota, gubernur. Dalam konteks Jakarta, pastilah dia mem-bypass gubernur.”

“Memang DKI ini wilayah presiden juga, tapi kalau kita bicara prinsip otonomi daerah, the first place-nya adalah wilayah dari seorang gubernur, yang saat ini bernama Anies Baswedan, yang sering dipersepsikan oposisi pemerintah,” kata dia.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close