Trending

Refly Harun samakan kasus hukum Habib Rizieq dengan kasus korupsi

Refly Harun berkaca pada kasus Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) Budi Gunawan di tahun 2015.

Sidang praperadilan perdana Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait kasus kerumunan di Petamburan digelar di PN Jaksel, Senin 4 Januari 2021.

Dalam sidang tersebut Habib Rizieq disangkakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 216 KUHP dan kitab undang-undang hukum pidana pasal 93 UUD No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Baca Lainnya

  • Dari semua pasal yang disangkakan, pasal 160 KUHP dinilai memberatkan Habib Rizieq. Keberatan itu disampaikan oleh kuasa hukum Habib Rizieq, Kamil Pasha.

    Ia menilai pasal yang disangkakan tersebut keliru. Menurutnya tidak ada pihak yang melakukan tindak pidana akibat dihasut HRS.

    “Itu disangkakan pasal 160 dari delik formil jadi delik materil. Jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang yang melakukan tindakan akibat dihasut Habib dan sudah diputus. Tapi hingga kini belum ada orang yang lakukan pidana akibat dihasut rizieq,” ujarnya dilansir laman Suara Selasa 5 Januari 2021.

    Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) untuk kasus Habib Rizieq.

    Ada 7 poin permohonan Habib Rizieq mulai dari yang normatif, menerima dan mengabulkan permohonan. Hingga yang ke 7 mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

    Terkait permohonan Habib Rizieq, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan ada banyak alasan untuk mengabulkan permohonan HRS baik keseluruhan maupun sebagian.

    Habib Rizieq
    Habib Rizieq di Polda Metro Jaya. Foto Antara/Retno Esir

    “Mudah-mudahan Hakim Praperadilan mendengarkan hati nurani yang inginkan keadilan terhadap HRS dan proses tersebut. Jangan hanya sekadar menyetop dan memenjarakan orang yang dikhawatirkan hanya dianggap sebagai oposisi pemerintah ketimbang sebagai kriminal,” ujar Refly dilansir laman Youtubenya Selasa 5 Januari 2021.

    Di sisi lain, langkah kuasa hukum HRS untuk mengajukan kebaratan perihal pasal yang ditetapkan dinilai Refly tepat dilakukan. Langkah ini dicontohkan Refly pernah dilakukan sebelumnya oleh kepala BIN yaitu Budi Gunawan pada kasus korupsi.

    “Penetapan tersangka ini presedennya dimulai Kepala BIN yaitu Budi Gunawan yang pernah memperkarakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi pada tahun 2015 dan keputusannya sangat spektakuler itu tidak hanya membebaskan dirinya dari penersangkaan tetapi juga Hakim pengadilan negeri waktu itu,” ujarnya.

    “Kala itu disebutkan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap Budi Gunawan. Karena waktu itu budi gunawan dianggap bukan penegak hukum lantaran jabatannya sebagai kepala lembaga diklat Mabes Polri.”

    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Foto: Youtube/ReflyHarun
    Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Foto: Youtube/ReflyHarun

    Kasus tersebut dikatakannya menjadi acuan para tersangka koruptor.

    “Jadi itu adalah sebuah perkembangan hukum pidana yang luar biasa. Dan memang setelah itu praperadilan untuk mempermasalahkan penetapan tersangka yang tidak diatur dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana banyak digunakan terutama oleh para tersangka tindak pidana korupsi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Refly juga mempertanyakan proses hukum yang dijalani HRS.

    “Apakah sah penersangkaannya, Apakah sah penangkapannya, apakah sah penahanannya,” ujarnya.

    Refly juga mempertanyakan apakah perlu HRS ditahan, dan apakah memang benar apakah HRS laik disangkakan dengan pasal penghasutan. Mengingat pasal penghasutan itu berisi delik materinya setla ada putusan MK.

    “Jadi harus ada orang yang terhasut HRS, dan orang yang terhasut tersebut melakukan tindak pidana sehingga deliknya menjadi delik materil. Harus dibuktikan ada orang yang terhasut HRS.”

    loading...
    Topik

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button
    Close