Trending

Rizieq dan Maheer diperlakukan beda, Zul bicara kesaktian Abu Janda bikin aparat lembut

Mantan Wasekjen MUI yang kini jadi pegiat media sosial, Ustaz Tengku Zulkarnain heran dengan perlakuan berbeda aparat penegak hukum. Menurut pria yang karib dipanggil Tengku Zul ini, kasus yang menimpa Abu Janda seperti diperlakukan berbeda dengan Habib Rizieq Shihab dan Ustaz Maaher At-Thuwailibi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Tengku Zul melalui akun jejaring media sosial Twitter pribadinya @ustadtengkuzul.

Ustaz Tengku Zul mengungkapkan pertanyaan di balik kesaktian Abu Janda yang mampu membuat aparat penegak hukum lemah lembut ketika mengusut kasus yang menimpanya tersebut.

Baca Lainnya

  • Kemudian, dia pun membandingkan dengan sikap aparat penegak hukum terhadap dua tokoh agama yang juga tersandung kasus.

    Timbul pertanyaan apa sih kesaktiannya Abu Janda sampai penegak hukum lemah lembut banget pada dia?,” kicau Tengku Zul, dikutip Hops pada Selasa, 23 Februari 2021.

    Beda dengan perlakuan atas Habib Riziq dan Ustadz Maher dan lain-lain. Ada yang bisa bantu jawab? Gejala apakah ini? Monggo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Tengku Zul juga menyindir sejumlah pihak yang disebutnya sebagai ‘pembully kebenaran’ lantaran saat ini seakan tutup mata dan tidak bersuara terhadap kasus yang menimpa Abu Janda.

    Padahal, biasanya mereka kerap memberi komentar pedas terhadap sejumlah kasus, di antaranya jerat hukum yang menyeret nama Habib Rizieq dan Ustaz Maheer.

    Para pembully kebenaran pada ngumpet ke mana ya? Tidak ada yang bersuara atas perbedaan prilaku hukum pada diri Abu Janda ini. Denny Siregar, Ade Armando, dan kawan-kawan kemana suaranya? Kenapa?,” imbuhnya.

    UU ITE terbit, Abu Janda posisinya dinilai aman

    Sosok Abu Janda. Foto: Twitter
    Sosok Abu Janda. Foto: Twitter | Rizieq dan Maheer diperlakukan beda, Zul bicara kesaktian Abu Janda bikin aparat lembut

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran atau SE penanganan kasus UU ITE. Dalam SE itu, ada ketentuan bila tersangka kasus UU ITE meminta maaf maka tai ditahan dan dibuka ruang lebar untuk mediasi. Kalau seperti ini ada yang menilai ya selamatlah Abu Janda.

    Terbitnya SE UU ITE ini direspons sinis oleh sejumlah kalangan. Sebab SE ini dinilai menguntungkan sejumlah tersangka kasus UU ITE, misalnya Abu Janda atau Permadi Arya gitu Sobat Hopers.

    Atas terbitnya SE kasus ITE itu, sejumlah warganet menyoroti dampak dan nasibnya bag Abu Janda. Pria pegiat media sosial it jadi tersangka UU ITE dalam kasus Islam arogan, yang ramai beberapa waktu lalu kan.

    Sinisme yang muncul merespons SE tersebut yaitu surat edaran ini melindungi sejumlah para buzzer pemerintah.

    “Selamatlah Abu Janda,” tulis pegiat media sosial Mustofa Nahrawardaya dalam kicauannya dikutip Selasa 23 Februari 2021.

    Respons senada pun muncul dari politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana dalam cuitannya di Twitter.

    “Nyelametin Abu Janda ini mah,” tulis Panca di akun @panca66.

    Ruang mediasi yang terbuka lebar dalam kasus UU ITE ini sebelumnya menjadi komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Nah pekan lalu, aslinya kekhawatiran diskriminasi penanganan kasus UU ITE ini sudah muncul dari Ustaz Tengku Zulkarnain gitu lho.

    Tokoh agama ini sudah mewanti-wanti jangan sampai komitmen Kapolri membuka ruang mediasi dalam penanganan kasus UU ITE ini malah menguntungkan Abu Janda gitu.

    “Kapolri: UU ITE utamakan mediasi, asal jangan hanya untuk selamatkan Ab Janda dkk pak…Kalau dari kemarin begitu mungkin Ustadz Maher at Thuwailibi tidak wafat di tahanan Bareskrim pak, semoga tah tulus. Amin…,” tulis Ustaz Tengku beberapa hari lalu.

    Isi Surat Edaran

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto Antara/HO-Polri | Rizieq dan Maheer diperlakukan beda, Zul bicara kesaktian Abu Janda bikin aparat lembut

    Kapolri telah mengeluarkan SE Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

    Dalam SE tersebut, dikutip dari Antara, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

    “Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri melalui surat edaran tersebut.

    Menurut Jenderal Listyo Sigit, Polri selalu mengedepankan edukasi dan upaya persuasif, sehingga dapat menghindari dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika dan produktif dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan.

    Melalui Surat Edaran Kapolri tersebut, penyidik diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

    a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya,

    b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat,

    c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,

    d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil,

    e. sejak penerimaan laporan, penyidik diminta berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

    f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada,

    g. penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara,

    h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice, kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), radikalisme, dan separatisme,

    i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,

    j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan,

    k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

    loading...
    Topik

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button
    Close