Trending

RUU HIP itu trik licik main culas

Penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus beredar luas. Masyarakat yang menolak rancangan ini kompak berpendapat tidak pantas Pancasila didegradasikan turun kelas menjadi sebuah undang-undang. Sebab Pancasila merupakan pondasi sekaligus filosofi negara. RUU HIP itu dianggap trik licik main culas

Sekjend Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan institusi heran dengan kengototan pembahasan RUU HIP ini. Anwar sepakat bahwa Pancasila tidak layak diturunkan menjadi undang-undang. Untuk itu, dia meminta kepada parlemen dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU HIP.

“Membuat RUU HIP itu sama saja mendegradasikan Pancasila ke level yang lebih rendah dan itu berbahaya,” ujarnya.

Baca juga: Mendikbud gabung Pelajaran Agama Islam dan PKN, dicurigai UU HIP?

Lebih mendesak RUU lain

Anwar Abbas mendesak penghentian pembahasan RUU HIP segera. Menurutnya, RUU HIP itu tak mendesak, dia lebih menginginkan agar RUU Ombibus Law yang lebih mendesak untuk dibahas dan dikaji secara luas.

“Hentikan perbicangan di DPR soal RUU HIP. Mari fokus ke Omnibus Law,” tegas Anwar dalam siaran langsung Instagram @mqfmjogja dikutip Jumat 19 Juni 2020.

Bordir logo Garuda Pancasila
Bordir logo Garuda Pancasila. Foto Instagram @agilbordir

Trik licik main culas

Anwar menduga ada niatan tertentu dengan ngototnya pembahasan RUU HIP yang jelas-jelas bermasalah dan tak mendesak.

Dia curiga RUU HIP ini sebagaja dibahas sebagai pengelabuan masyarakat pada RUU Ombinus Law yang lebih penting dan mendesak. Jadi masyarakat disedot dan dikuras perhatiannya pada RUU HIP dengan tujuan RUU Omnibus Law jadi kurang diperhatikan.

“Ini adalah trik yaitu cara-cara orang untuk golkan satu gagasan. Kalau bahasa saya, ini licik main culas. Mana yang lebih penting antara RUU Omnibus Law dan RUU HIP,” tuturnya.

Oligarki

Anwar mengatakan produk RUU Omnibus Law sangat berbau kepentingan oligarki. Dan munculnya RUU Omnibus Law ini menurutnya mengamini pernyataan dari pakar politik dari Universitas Northwestern, Amerika Serikat, Jeffrey Winters.

Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat
Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Foto Instagram @hanie.wland

Jeffrey mengatakan hampir 100 persen dana kampanye politik di Indonesia asalnya dari kaum oligarki yang punya kuasa modal.

“Negeri ini didominasi oligarki seperti yang dikatakan Jeffrey Winters kan. Mereka lakukan apa pun, termasuk membiayai undang-undang yang berlaku ini agar sesuai dengan keinginan mereka. Makanya mereka membiayai UU Omnibus Law supaya sesuai keinginan mereka. UU itu keinginan oligarki,” jelasnya.

Bagaimana menurutmu dengan pendapat bahwa RUU HIP itu trik licik main culas?

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close