Trending

Setelah AHY, Prof YLH kini bodoh-bodohi Rizal Ramli dan Refly Harun

Profesor Yusuf Leonard Henuk atau Prof YLH kembali jadi perhatian. Setelah membodoh-bodohi Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kini guru besar asal Kupang itu membodohi tokoh nasional lainnya. Prof YLH kini bodoh-bodohi Rizal Ramli, Refly Harun sampai Musni Umar.

Prof YLH mencuit demikian merespons penolakan Mahkamah Konstitusi soal gugatan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan ekonom Rizal Ramli.

Atas putusan MK yang menolak dalil Rizal Ramli untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu, Prof YLH menyindiri tokoh-tokoh tersebut.

Bodohi Rizal Ramli sampai Refly Harun

Rizal Ramli dan Refly Harun
Rizal Ramli dan Refly Harun. Foto Antara Foto/Rivan Awal Lingga/wsj.

Dalam kicauan di postingan akun Twitter, guru besar Universitas Sumatera Utara itu merespons Rizal Ramli yang kecewa dengan putusan MK.

Dia menyindir Rizal Ramli kenapa mau percaya dengan Refly Harun, yang menurut Prof YLH, sosok pakar tata negara itu memang tak paham soal ketentuan ambang batas presiden.

“Terbukti jelas akhirnya @Ramlirizal4 dibodohi @ReflyHZ jadi kecewa. Padahal @ProfYLH sudah lama buktikan @ReflyHZ memang bodoh dan tak paham PT (presidential treshold),” tulis dia dalam cuitannya dikutip Minggu 17 Januari 2021.

Selain membodohi dua tokoh itu, Prof Yusuf Henuk juga menyindir Profesor Musni Umar, Rektor Universitas IBnu Chaldun, Jakarta Timur.

“Sama bodoh Prof Musni Umar. Kini suah banyak ‘kaum bodoh'” tulisnya.

Dalam cuitannya, Prof YLH menunjukkan kicauannya pada 27 Agustus 2020, dalam cuitan kala itu, dia mengingatkan Refly Harun yang menurutnya tidak menguasai perihal ketentuan ambang batas presiden.

“Terbukti bukan hanya pakar hukum tata negara @ReflyHZ sudah bodoh soal presidential threshold, tapi rektor @UnivChaldun, Prof @musniumar ikut-ikutan bodoh pula soal PT, jadi mahasiswa UIC jangan ikut bodoh,” tulisnya.

Sindir Refly Harun

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: Dok Antara.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: Dok Antara.

Pada cuitan sebelumnya pula, yaitu 28 Mei 2020, Prof YLH menyindir kelakuan Refly selepas dipecat dari jajaran komisaris BUMN Pelindo.

“KULIAH UMUM:Banyak mantan pejabat seperti @ReflyHZ kehilangan kepakaran setelah dipecat @erickthohir,derita “Post Commissioner Syndrome”jadi sudah bodoh&berupaya bodohi publik didukung wartawan juga bodoh, sehingga setiap ucapan bodoh dianggap benar dimuat demi salahkan pemerintah,” tulisnya.

Dalam ulasannya, Prof YLH menyimpulkan ambang batas presiden mutlak diperlukan di Indonesia. Alasannya agar pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa berjalan efektif yang dibuktikan dengan adanya dukungan parlemen yang kuat yang berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

“Pikiran gawur yang berpotensi membodohi publik dari sang pakar tata negara, Dr Refly Harun harus dicerahkan Prof Yusul L Henuk, mahasiswa DO Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nusa Cendana tahun 2011,” tulisnya dalam kesimpula paper soal ulasan ambang batas presiden.

MK tolak hapus ambang batas presiden

Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi. Foto Instagram @rumah123com/Jhony Hutapea

Dalam pertimbangan hukum, dikutip Antara, Mahkamah Konstitusi menyatakan sesuai Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.

Sesuai pasal tersebut, pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan sehingga subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional dan memiliki kedudukan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik.

“Maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik,” ujar Arief Hidayat.

Dalam sidang sebelumnya, Rizal Ramli menyebut aturan ambang batas membuat calon terbaik tidak dapat berkompetisi dalam pemilu karena kebanyakan calon presiden tidak mempunyai uang untuk membayar upeti yang diminta partai politik.

Menurut dia, sistem demokrasi yang berlaku di Tanah Air hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan menghambat munculnya tokoh-tokoh berkualitas dan berintegritas untuk memasuki kompetisi pesta demokrasi.

Namun, argumentasi yang dibangunnya untuk mengubah pandangan Mahkamah Konstitusi bahkan tidak dipertimbangkan karena majelis hakim menilai ia tidak memiliki kedudukan hukum.

Adapun secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah 12 kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close