Trending

Sikap PDIP di omnibus law, Arteria akui terima perintah dari Puan seperti ini

Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law akhirnya disahkan menjadi undang-undang. UU itu disahkan di tengah gejolak penolakan publik atas substansi dalam sejumlah hal yang diatur.

Terkait hal ini, anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan turut angkat suara. Menurut dia, sikap PDIP sedari awal pembahasan sudah sangat jelas, yakni tetap berada di barisan rakyat.

Baca juga: Drama Puan matikan mik, politisi Demokrat ramai-ramai respons begini

Di mana, partai belogo banteng moncong putih itu, kata Arteria, sangat serius saat melakukan pembahasan omnibus law, hingga pengesahan menjadi UU Cipta Kerja.

“Kami mendapat perintah langsung dari Ibu Puan Maharani, ibu Ketua DPR, pembina fraksi, bahwa undang-undang ini harus dibahas dengan catatan dan syarat. Katanya harus memberikan manfaat bagi semua pihak. Utamanya bagi rakyat.”

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Antara.
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Antara.

“Tekanannya kencang, utamanya bagi rakyat. Artinya prioritas pertama ada di masyarakat, baru berikutnya pelaku usaha, pengusaha dan pemerintah,” kata Arteria di Apa Kabar Indonesia Pagi, disitat Selasa 6 Oktober 2020.

Arteria pun menjabarkan bukti kalau semua itu benar adanya. Mulai dari sikap pembahasan PDIP yang selalu serius dan cermat serta penuh kehati-hatian.

“Kami membahasnya dengan sangat kritis. Jadi kritis kami itu tidak pada saat paripurna yang banyak orangnya saja. Tetapi kami kritis di setiap rapat.”

“Dalam 64 kali rapat, semua kritis. Apa buktinyua, dari daftar inventarisasi masalah yang kami hadirkan. Semua draf pemerintah kami komen. Kami bahas satu persatu, kami kuliti satu per satu, dan dengan menggunakan dialektika kebangsaan,” katanya.

Jangan diprovokasi

Maka itu Arteria pun menyebut soal omnibus law, bukan berarti Pemerintah Jokowi tidak fokus pada penanganan pandemi. Dan justru disibukkan dengan persoalan buruh.

Presiden Jokowi berpidato di PBB. Foto Ist via SuaraSurabaya.
Presiden Jokowi berpidato di PBB. Foto Ist via SuaraSurabaya.

Dia pun kemudian meminta untuk sejumlah pihak agar tidak memprovokasi keadaan. Sebab Presiden Jokowi, kata dia, hingga kini masih fokus pada penanganan pandemi covid-19.

“Buktinya, pada tahapan awal Satgas Darurat masih ada, tahapan rehab, serta giat penegakan hukum masih ada, reformasi ekonomi juga jalan, dan diharap bisa terdorong dengan UU Cipta Kerja ini. Pak Jokowi masih fokus dengan itu,” katanya lagi.

Buruh sangat marah

Sementara itu Ketua Umum KASBI Nining Elitos di depan Arteria melalui sambungan daring mengaku sangat murka dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Dia mengaku sangat marah sebab sejak awal, UU ini dianggap cacat prosedural.

Sejak awal pula, kata dia, kalangan buruh dengan tegas menolak kehadiran UU ini. Karena dianggap hanya akan membuat celaka para buruh, nelayan, kaum adat, dan petani.

“Kita sangat kecewa dan marah dengan DPR dan pemerintah. Sejak dari awal kita kritik memberi masukan ke Pemerintah dan DPR, agar rancangan UU ini betul-betul melindufnigi seluruh tumpah darah rakyat, tidak ada yang dirampas hak-haknya,” kata dia di kesempatan yang sama.

Kata Nining, sejak dari RUU ini dibahas memang cukup cacat prosedural, sangat ugal-ugalan, tidak transparan, termasuk melibatkan partisipasi pbulik.

Padahal kata dia, dalam pembentukan perundang-undangan, seharusnya melihat juga daya guna dan hasil guna dari regulasi tersebut. Maka tak heran jika kemudian kaum buruh, tani, mahasiswa, dan elemen masyarakat lainnya kemudian menilai jika agak aneh omnibus law disahkan dengan begitu tergesa-gesanya.

“Padahal opini kita cukup keras, tapi tidak didengar. Kita juga bukan cuma datang sekali ke DPR. Dan ini bukan cuma soal buruh semata, sebab dari 1.000 pasal yang diselesaikan dalam waktu singkat ada nasib banyak pihak juga.”

“Misal Pemerintah bilang bakal permudah perizinan dan pengadaan tanah, ini bakal meningkatkan perampasan tanah, dan konflik agraria.”

Kendati belakangan memang investasi terjadi peningkatan, namun dia merasa aneh, sebab nilainya justru negatif. Alasannya jelas, karena tidak terbukanya lapangan pekerjaan.

“Artinya UU ini jelas, bukan untuk rakyat sipil, tapi lebih kepentingan rakyat pemilik modal dan oligarki,” tegas dia.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close