Trending

Singgung kualitas, Demokrat minta Jokowi belajar ke SBY

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Presiden Jokowi belajar dan meminta masukan dari Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY terkait penentuan tanggal pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui, penentuan tanggal Pilpres mengalami hambatan setelah terjadi perbedaan pendapat antara sejumlah pihak. Eksekutif ingin kontestasi politik nasional tersebut digelar pada 15 Mei, sementara mayoritas fraksi di legislative ingin Pemilu digelar sesuai anjuran KPU, yakni 21 Februari.

Itulah mengapa, untuk mengambil keputusan tersebut, Jokowi sebaiknya belajar dari pemimpin sebelumnya. Lebih lagi, kata Lakumani, dalam kasus ini dibutuhkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni.

“Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawan tingkat tinggi. Untuk ini, tak ada salahnya konsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6, Pak SBY,” ujar Lakumani, dilansir Hops dari Kompas TV, Jumat 15 Oktober 2021.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Antara
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Antara

Menurut dia, kekhawatiran adanya matahari kembar jika pemilu dihelat pada Februari itu terlalu berlebihan.

“Bangsa kita telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden RI ke-6 Pak SBY pasca Pemilu 2014 yang lalu,” terangnya.

Saat itu, dia berkisah, SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan.

“Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita,” tegasnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto Instagram @pdemokrat

Lebih jauh, Partai Demokrat lebih setuju jika Pemilu digelar sesuai usulan KPU, yakni pada 21 Februari 2024 mendatang. Meski demikian, jika pada akhirnya harus diundur ke 15 Mei, maka pihaknya mendesak Pilkada serentak dimajukan setahun ke 2023.

“Pemajuan Pilkada ini bisa menjadi solusi atas berbagai polemik yang sebelumnya mengemuka, mulai dari persoalan anggaran, beban kerja, lamanya masa jabatan Plt kepala daerah, hingga terlalu banyaknya daerah yang mesti di-Plt-kan,” kata dia.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close