Trending

Soal RUU HIP, MUI curiga komunis bangkit, gimana sikap PDIP?

Rancangan Undang-undang/ RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020 silam.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan beberapa elemen masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penghapusan pasal yang mengatur ciri pokok Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP.

Sekretaris Jendral PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya setuju dengan penghapusan pasal 7 RUU HIP yang mengkristalisasi Pancasila menjadi Trisila atau pun Ekasila.

Baca juga: Berhasil bikin Fidel Castro kepincut, inilah sejarah peci di Indonesia

“Materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus,” katanya dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Minggu, 14 Juni 2020.

Pihaknya pun meyakini pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam Mahfud MD, akan mengutamakan musyawarah dan mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Terlebih musyawarah dan mufakat semacam ini merupakan bagian dari praktik Pancasila di negara demokrasi yang menunjukkan betapa kuatnya kesadaran pengamalan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

“Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Mahfud MD, memahami suasana kebatinan yang berkembang. PDI Perjuangan meyakini bahwa pemerintah akan kedepankan dialog dan menampung aspirasi yang berkembang,” ungkapnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada media seusai Kongres V PDIP di Bali. Foto: Antara
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada media seusai Kongres V PDIP di Bali. Foto: Antara

“Karena dialog, musyawarah, dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila,” tambahnya.

Berbicara soal sejarah, PDIP menganggap adanya upaya dari suatu pihak untuk memecah belah persatuan bangsa seperti yang terjadi di masa kolonialisme dengan sebutan devide at impera. Padahal, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh perjuangan dan menjadi negara yang melopori tata dunia baru yang cinta kedamaian dan berkeadilan sesuai dengan semangat pembentukkan Konferensi Asia Afrika pada 1955.

“Kita harus bangga dengan kepeloporan tersebut, dan seharusnya menatap masa depan penuh rasa percaya diri, dan pada saat bersamaan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindar dari politik devide at impera,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Hasto memastikan bahwa PDIP bersama sejumlah elemen masyarakat sepakat untuk mencari solusi terhadap sejumlah isu terkait pelemahan nilai-nilai Pancasila dan sejumlah isu lainnya, seperti soal ciri pokok Pancasila dan penambahan ketentuan tentang larangan komunisme, kapitalisme, liberalisme, serta khilafahisme.

MUI curiga RUU HIP jadi kebangkitan komunis

Menanggapai RUU Haluan Ideologi Pancasila, MUI juga berpandangan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila merupakan sebuah upaya untuk mengurangi nilai-nilai dasar dari Pancasila.

“Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu Ekasila yakni ‘gotong-royong’ adalah nyata-nyata upaya pengaburan makna Pancasila sendiri,” kata Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dalam Maklumat Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia pada Jumat, 12 Juni 2020, dilansir waspada.co.id.

Bahkan, MUI mencurigai bahwa agenda RUU HIP ini merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu oknum yang ingin membangkitkan paham komunisme di Indonesia. Pihaknya menegaskan, agar pemerintah segera mengusut dalang dari RUU ini.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Foto: Antara
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Foto: Antara

“Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. Dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib,” ujar Anwar.

Menurutnya, adanya RUU HIP ini merupakan sebuah pengabaian dari fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Anwar juga mengingatkan kisah pilu yang pernah dilakukan oleh PKI.

“Sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh PKI di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut,” imbuhnya. (CTH)

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close