Cipta kerja

Belakangan begitu banyak pihak yang menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam beberapa penolakan aksi yang terjadi di banyak wilayah, tuntutan utama yakni batalkan keputusan pengesahan Omnibus Law  UUCipta kerja. Hal ini dinilai akan merugikan kaum buruh dan terkait hilangnya beberapa hak yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan selama ini.

Hilangnya hak mulai dari status kepegawaian, system gaji per jam, hingga peluang mendapatkan hak lain dari perusahaan. Namun dari undang-undang tersebut banyak pasal yang dinilai pengaturannya akan merugikan daerah karena seluruhnya dikontrol pemerintah pusat. Diantaranya fungsi penguasaan tanah terhadap hak guna bangunan dan lainnya.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja, terdapat pasal 127 membahas terkait bank tanah. yang mengatur pemberian hak pakai, hak guna usaha dan hak guna bangunan kepada pihak lain selama 90 tahun pemakaian.

Back to top button
Close