Trending

Tak main-main, Geisz minta Walhi kawal ketat reklamasi Ancol

Kontroversi seputar reklamasi Ancol yang diterbitkan Gubernur DKI Anies Baswedan hingga kini masih terus bergulir.

Terkait hal ini, Komisaris Ancol Geisz Chalifah meminta agar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk terus mengawal ketat proses perluasan reklamasi Ancol seluas 155 hektare itu.

Baca juga: Yayat Supriyatna: Anies inkonsistensi geber reklamasi Ancol

Kata Geisz, pengawasan dari seluruh elemen masyarakat diperlukan agar reklamasi perluasan Ancol tetap berada dalam koridor yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Saya kalau dengan Walhi positif ya, saya suka karena mereka konsisten dan tidak politis. Apapun ceritanya, saya ingin Walhi terus kawal dan gebukin terus kita,” kata Geisz dalam perincangan dengan Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, disitat Selasa, 14 Juli 2020.

“Supaya kita berada dalam prosedur yang benar, sebagai pengawasan. Kalau Walhi saya apresiasi,” tegasnya lagi.

Sementara terkait Amdal, Geisz mengaku saat ini sudah meminta kampus ternama untuk mengkaji. Tentu, kata dia, Taman Impian Jaya Ancol bersama Pemerintah Provinsi DKI serius dan tak akan mengabaikan soal Amdal reklamasi perluasan itu.

“Kalau soal Amdal itu, kita tidak main-main dan kita kaji betul. Pemanfaatannya nanti seperti apa, apakah mengganggu lingkungan atau tidak. Tapi, kalau soal nelayan di Ancol tidak ada nelayan penangkapan ikan, yang ada nelayan wisata,” jelasnya.

Pengelola diuntungkan

Sementara itu, Pengamat tata ruang kota Yayat Supriyatna menilai kalau reklamasi Ancol hanya akan menguntungkan pihak pengelola, ketimbang warga Jakarta itu sendiri. Analoginya kendati Pantai Ancol termasuk ruang publik, tetapi pengelolaannya bersifat privat.

Di mana pengunjung harus membayar untuk bisa masuk kawasan. Pengelola Ancol-lah yang kata dia, nanti akan lebih diuntungkan.

Sekadar dietahui, saat ini harga tiket masuk Ancol dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tiket individu Rp25 ribu per orang, tiket mobil Rp25 ribu per unit, dan tiket motor Rp15 ribu per unit.

Jika merujuk Undang-Undang Tata Ruang, lanjut Yayat, pantai termasuk ruang publik dan Jakarta adalah kota pantai di mana warganya tidak bisa mengakses pantai secara gratis.

“Masuk Ancol harus bayar karena kategori taman pariwisata, padahal pantainya itu adalah ruang publik,” kata Yayat.

Yayat menambahkan, apabila daratan Ancol diperluas untuk warga Jakarta dan gratis, maka orang-orang tidak akan menumpuk saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day karena mereka memiliki pilihan alternatif untuk berolahraga dan berekreasi.

Konsep wisata gratis ditujukan hanya untuk ruang terbuka publik di kawasan Ancol, seperti pantai. Adapun untuk kawasan tenant, veneu, dan parkir tetap berbayar sebagai sumber pemasukan bagi pihak pengelola dan pemerintah.

Yayat berharap konsep pengelolaan Ancol dapat meniru cara Monumen Nasional (Monas) di mana warga bisa mengakses taman Monas secara gratis, namun mereka harus membayar untuk parkir dan naik ke puncak Monas.

“Kalau berani berkomitmen Ancol dibuka gratis dengan syarat menjaga kebersihan dan pengunjung dibatasi, maka Ancol akan menarik,” kata Yayat.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close