Trending

Tanda tanya besar! YLBHI: Draf Omnibus Law siapa yang ngedit?

Walau sudah disahkan, namun UU Omnibus Law Cipta Kerja hingga kini masih terus menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Atas hal ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kemudian menyoroti draf yang berubah-ubah terus dari UU Omnibus Law. Sehingga muncul pertanyaan besar, ada apa?

Seperti diketahui, setidaknya ada lima draf yang beredar ke kalangan publik. Pertama RUU setebal halaman 1.028 (Maret 2020), kedua versi 905 halaman (5 Oktober), ketiga versi 1.052 halaman (9 Oktober), keempat ‎1.035 halaman (12 Oktober), dan terakhir kelima versi 812 halaman pada (12 Oktober).

Baca juga: Polri akhirnya bongkar peran 3 petinggi KAMI: Jumhur, Syahganda, Anton

Draf UU Omnibus Law pertama berjumlah sekitar 1.028 halaman, pertama kali diunggah ke situs DPR dpr.go.id. Namun sejak itu, terdapat perubahan lagi menjadi 905 halaman.

Suasana rapat dan Gedung DPR. Foto: Antara
Suasana rapat dan Gedung DPR. Foto: Antara

Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman itu belum final. “Kami sudah sampaikan ke Baleg untuk mereview lagi takut-takut ada salah titik, salah huruf salah kata atau salah koma.”

Siapa edit draf UU Omnibus Law?

Menurut Ketua YLBHI Asfinawati, seharusnya jika sudah masuk pada pengesahan dan pembahasan tingkat dua, tidak boleh ada lagi perubahan pada substansi. Sebab itu sudah menjadi ketentuan yang tertuang di Undang-undang.

“Jadi kalau kita lihat UU MD3 itu, ada syarat-syarat bagaimana sesuatu itu menjadi undang-undang, melalui DIM fraksi, pembahasan tingkat 1, pembahasan tingkat 2. Dan pembahasan tingkat 2, sesudah itu tidak boleh lagi ada perubahan substansial dong,” kata dia disitat Dua Sisi, Jumat 16 Oktober 2020.

Kata dia, jika kita membandingkan pasal di dalam draf UU Omnibus Law, sebelumnya disebutkan setebal 905 halaman, kemudian berubah lagi dan yang diserahkan menjadi 812 halaman, tentu ada yang sulit untuk dimengerti.

Suasana rapat DPR. Foto: halloindo.com
Suasana rapat DPR. Foto: halloindo.com

“(Dari 905 menjadi 812) Itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya di Ketenagakerjaan, Pasal 156 a itu, soal pesangon, dari yang paling banyak menjadi hilang. Itu kan maknanya besar sekali,” kata dia lagi.

Maka itu, YLBHI kata dia pun menyebut kemungkinan ada penyelundupan kata-kata di draf UU Omnibus Law. Sehingga menjadi wajar bagi sejumah pihak mempertanyakan, siapa sebenarnya yang melakukan pengubahan.

“Ini siapa yang ngedit? Itu menghina seluruh anggota DPR.”

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close