Trending

Tangani banjir Anies malah siapin lokasi ngungsi, berarti sudah nyerah duluan dong?

Politisi PDIP sekaligus Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengomentari soal kebijakan penanganan banjir yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pihaknya menilai, selama ini Pemprov DKI Jakarta di tangan Anies masih melakukan cara yang tradisional dalam menanggulangi banjir.

Muslima Fest

Oleh sebabnya dia meminta agar Pemprov DKI melakukan inovasi seperti memaksimalkan Early Warning System atau EWS.

Banjir di Jakarta. Foto: Antara
Banjir di Jakarta. Foto: Antara

Kenneth juga menegimbau agar dalam penanganan banjir khususnya di Jakarta, harus menerapkan teknologi dan tidak hanya sebatas meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, early warning system (EWS) yang sempat digembar-gemborkan Anies disebutnya tidak benar-benar berjalan di lapangan.

Sejatinya dalam penanganan banjir, kerja teknologi EWS bisa dikombinasikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Mulai dari tingkat satuan kerja hingga perangkat RT harus dilibatkan untuk meredam dampak banjir yang sering menimbulkan korban jiwa dan materi.

”Saya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mulai melakukan langkah taktis itu. Early warning system adalah jawaban. Penanggulangan banjir tidak bertumpu pada pengerukan lumpur sungai saja, yang nyatanya juga tidak maksimal. Ini kembali pada komitmen,” kata Kenneth dalam keterangan tertulis, dikutip dari jaringan Hops.id (Suara), pada Jumat, 21 Oktober 2021.

Siapkan lokasi pengungsian banjir, berarti Anies angkat bendera putih dong?

Anies Baswedan. Foto: Antara
Anies Baswedan. Foto: Antara

Kenneth pun mengomentari program pengerukan lumpur yang disebutnya jauh dari harapan karena keterbatasan alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov DKI tidak konsen pada pemenuhan infrastruktur pendukung, apalagi mau bicara penerapan teknologi.

”Kalau deteksi dini penanganan banjir saja masih pakai ombrometer manual (alat ukur curah hujan), ya jelas tertinggal jauh dong. Di zaman 4.0 seperti sekarang ini cara seperti ini sangat tidak realistis dan tidak adaptif mengikuti perkembangan zaman, penerapan teknologi harus mulai dilakukan,” jelasnya.

Dia juga menilai Pemprov DKI tidak bisa hanya bertumpu pada keberadan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang bekerja memprediksi cuaca, dan pengamatan manual menggunakan ombrometer.

”Terapan teknologi harus diciptakan. Jangan juga hanya mengandalkan sumur resapan saja, sumur resapan itu cocok kalau digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah yang tangkapan airnya semakin berkurang. Namun, tidak bisa mengatasi permasalahan luapan air sungai,” ucap Kenneth.

Dia juga mengritisi statemen Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Riza Patria, yang menyebut DKI telah mempersiapkan lokasi pengungsian untuk penanganan banjir. Hal ini membuat Pemprov terkesan pasrah dengan terjadinya banjir.

”Kalau berbicara seperti itu, berarti sama saja mengangkat bendera putih dong. Maka itu saya sarankan, benahi saja upaya deteksi dininya, supaya kita semua tidak keteteran lagi, jangan pakai ombrometer manual lagi,” pungkasnya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close