Trending

Tebalnya 812 halaman, Anies minta anak sekolah bedah isi UU Ciptaker

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak masalah dengan pelajar sekolah yang ikut menyampaikan aspirasi menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Padahal, pada kesempatan itu, tak sedikit pelajar yang bentrok dengan petugas polisi dan melakukan sejumlah perusakan.

Alih-alih mengimbau guru atau pengajar menghukum mereka, Anies Baswedan justru berharap, pihak sekolah bisa mengadakan edukasi tambahan terkait UU Ciptaker. Salah satunya dengan membedah isinya, dan mencari tahu di mana letak kesalahan atau kekurangan undang-undang tersebut.

Baca juga: Teriakan lantang FPI di demo UU Ciptaker: Tak ada pilihan, copot Jokowi!

“Nanti kalau sekolahnya sudah mulai, nanti gurunya bisa kasih tugas. Kaji ini soal UU Ciptaker,” ujar Anies Baswedan dinukil dari Akurat, Kamis 15 Oktober 2020.

Dokumentasi Gurbenur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika berada di lapangan. Foto: Antara
Dokumentasi Gurbenur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika berada di lapangan. Foto: Antara

Diketahui, draft atau naskah terakhir UU Ciptaker berjumlah 1.035 halaman, namun yang diketok pada rapat Paripurna DPR berjumlah 905 halaman, dan yang diserahkan ke presiden 812 halaman. Tentu bukan perkara mudah membedah dan mempelajari seluruh isinya.

“Jadi, nanti guru ngasih tugas aja. Di mana letak yang menurut Anda perlu diperbaiki, di mana letak yang menurut Anda tidak disetujui,” sambungnya.

Anies beranggapan, dengan turun ke jalan, pengetahuan siswa sekolah terkait wawasan kebangsaan bisa terangsang. Jadi, kata dia, bagus seandainya mereka turut melakukan demo. Sebab, itu merupakan gambaran rasa peduli mereka terhadap nasib negara.

“Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya, bagus dong. Kalau tidak peduli bangsanya justru repot. Sekarang diarahkan. Jadi, diarahkan dengan tugas yang mendidik,” tegasnya.

Pelajar yang ikut demo tak boleh dihukum

Terkait banyaknyan pelajar yang melakukan perusakan saat aksi demo berlangsung, Anies Baswedan menilai, tak selayaknya mereka mendapat hukuman, apalagi sampai dikeluarkan sekolah. Sebab, disitat dari Suara, tindakan tersebut bukan cara yang tepat. Mengingat, pelajar menjadi tak dapat pembinaan.

Demontran bakar halte Transjakarta
Demontran bakar halte Transjakarta. Foto Antara//Dhemas Reviyanto/aww.

“Saya selalu sampaikan, sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah. Ini prinsip pendidikan, kalau ada anak yang justru memerlukan pendidikan lebih jauh, justru harus diberikan lebih banyak, bukan malah dikurangi.”

“Kalau bermasalah, justru harus dapat banyak perhatian dari sekolah. Kalau dia dikeluarkan, maka dia tidak ada yang membina,” kata Anies Baswedan.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close