Trending

Terbukti salah blokir internet Papua, Istana harus ksatria lontarkan kata maaf

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta pada hari Rabu 3 Juni 2020, memutuskan bahwa pemerintah Joko Widodo dan Menkominfo bersalah atas kasus pemblokiran internet di Papua pada 2019 silam.

Aktivis Papua pun menuntut pemerintah segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem, disitat CNN, Kamis 4 Juni 2020.

Baca Juga: Habib Bahar di mata UAS: Jeruji tak bisa penjarakan pikiran

“Kalau ada putusan (pengadilan) bersalah memang (pemerintah) harus mengakui kesalahannya,” kata dia.

Theo juga menambahkan bahwa pemblokiran internet di Papua dan wilayah Barat tahun lalu merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap masyarakat di sana.

Ilustrasi Youtube. Foto: Nokianfans.id.
Ilustrasi Youtube. Foto: Nokianfans.id.

“(Orang Papua) Punya hak yang sama seperti Warga Negara Indonesia lain. Jadi kita orang Papua tidak bisa didiskriminasi. Kalau itu (internet) hanya diblokir untuk orang Papua, itu diskriminasi,” ujar Theo.

Keputusan PTUN ini disebut juga sebagai bukti masih adanya keadilan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi Papua.

“Pertama kami apresiasi terhadap putusan dari PTUN tersebut karena menunjukkan masih ada keadilan bagi masyarakat khususnya para konsumen,” kata Latifah.

Dia juga menyampaikan pesan agar tak ada lagi kejadian pelanggaran atas hak-hak rakyat, termasuk pemblokiran internet. Latifah menilai, langkah itu menjadi salah satu penyebab aksi kekerasan semakin besar, karena masyarakat tak tahu fakta yang sebenarnya terjadi.

“Pemblokiran internet menjadi salah satu penyebab aksi kekerasan menjadi massif karena orang tidak bisa saling memberikan info untuk mencegah kerusakan atau aksi kekerasan yang lebih besar,” ujar Latifah.

Dia juga meminta pemerintah berani meminta maaf kepada korban kerusuhan atas tindakan pemblokiran internet di Bumi Cendrawasih itu.

“Jadi pemerintah seharusnya meminta maaf secara tegas kepada korban kerusuhan dari berbagai pihak dan mereka yang benar-benar tidak bersalah tapi telah ditangkap atau menjalani proses hukum,”tegasnya.

Jokowi dan Menkominfo bersalah

Pada Rabu siang 3 Juni 2020, hakim PTUN memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menkominfo Johnny G Plate melakukan pelanggaran hukum terkait pemblokiran internet di provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun lalu.

Kebijakan pemblokiran internet di Papua dan wilayah Barat pada Agustus tahun lalu digugat oleh SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Gugatan tersebut terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta. Sebagai tergugat adalah Kemenkominfo dan Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyebut, putusan PTUN Jakarta itu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tak kembali mengambil kebijakan serupa di masa mendatang.

Dia menegaskan, bahwa akses internet adalah bagian dari HAM. Sukamta yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi PKS mengatakan, bahwa langkah pemerintah dalam memblokir internet adalah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang lebih dikenal dengan UU ITE.

informasi virus corona
Kominfo memberikan keterangan pers. Foto: Antara.

“Yang dilakukan pemerintah di Papua pada waktu itu adalah melakukan pemutusan akses internet, bukan pemutusan akses terhadap konten internet tertentu. Ini tentu menyalahi amanat pasal 40 UU ITE,” jelasnya.

Berlainan pendapat dengan Sukamta, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhitio Rizaldi memiliki sikap berbeda.

“Saya memahami keputusan pemerintah saat itu, untuk memutus mata rantai provokasi mobilisasi massa via koneksi frekuensi internet agar tidak menjadi hot spot yang meluas dan mengganggu situasi keamanan di sana,” ujarnya.

Menkominfo membela diri

Sementara itu, merespon putusan PTUN, Menkominfo Johnny G Plate berdalih pemblokiran atau perlambatan akses internet di Papua pada tahun lalu adalah karena adanya kerusakan infrastruktur. Waktu itu, jabatan Menkominfo masih dipegang oleh Rudiantara.

“Saya dapat info saat itu ada masalah di infrastruktur, terjadi kerusakan di infrastrukturnya,” tutur Johnny.

Dia juga mengaku tidak menemukan kebijakan atau keputusan rapat Kemkominfo yang memutuskan untuk membatasi internet di Papua.

Meski begitu, Johnny mengatakan dirinya tetap menghormati putusan PTUN Jakarta. Dia juga mengaku akan membaca putusan terlebih dahulu dan melakukan konsultasi dengan pihak kejaksaan, sebelum menyikapinya lebih lanjut.

Istana belum ambil langkah

Menanggapi hal ini, Jubir Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan pemerintah menghormati putusan PTUN. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah masih akan membahas langkah selanjutnya dengan jaksa pengacara negara, sebelum putusan itu dinyatakan inkrah.

“Pemerintah menghormati putusan PTUN. Belum diputuskan apa langkah hukum selanjutnya dari pihak pemerintah,” ujar Dini.

“Yang jelas, masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya. (Dion Yudhantama).

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close