Trending

Terkait banyaknya penolakan Omnibus Law, Istana salahkan media sosial

Sejumlah lapisan masyarakat menolak keras adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja, alhasil gelombang aksi massa terjadi di beberapa daerah hingga saat ini. Menanggapi hal tersebut, pihak istana melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan menganggap, adanya penolakan Omnibus Law dari masyarakat dikarenakan mereka terlalu percaya dengan media sosial (medsos).

Irfan menjelaskan, pihaknya cukup kesulitan dalam memberi informasi kepada masyarakat lantaran mayoritas lebih percaya dengan isu yang beredar di medsos.

Baca juga: UU Ciptaker lagi jadi polemik, Puan Maharani malah ke Bali, ngapain?

Meski media sosial memiliki segudang manfaat dan keunggulan, banyak pula informasi negatif yang dapat ditemui dengan mudah, terutama dalam hal Omnibus Law terkait klaster ketenagakerjaan.

“Saya juga susah menjelaskan kepada publik, karena kita lebih percaya dengan dunia medsos yang beredar isu di media sosial. Itu juga keunggulan teknologi hari ini, makanya banyak informasi yang kita dapatkan di medsos tentang hal-hal yang negatif, apalagi tentang klaster ketenagakerjaan,” ujar Irfan dalam sebuah diskusi daring bertajuk ‘Omnibus Law dan Aspirasi Publik‘, pada Sabtu, 17 Oktober 2020, menyitat Suara.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan. Foto: Suara
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Ade Irfan Pulungan. Foto: Suara

Di tengahnya derasnya arus informasi saat ini, menurut Irfan, banyak publik yang dapat dengan mudah menerima kabar-kabar bohong alias berita hoaks dari media sosial. Salah satu contohnya, ketika media sosial ramai memperbincangkan pesangon dan jatah cuti yang dihapus dalam UU Ciptaker.

Meski begitu, pada prinsipnya pemerintah akan tetap berusaha menjelaskan dengan membuat berbagai klarifikasi.

Irfan pun tak bisa memungkiri, bahwa setiap kebijakan yang digarap oleh pemerintah, tentunya ada saja pihak yang merasa tidak puas, termasuk adanya Omnibus Law UU Ciptaker.

“Tapi pada prinsipnya sebagaimana kami jelaskan bahwa hal-hal tersebut bisa kami klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar,” katanya.

Demo menolak Omnibus Law. Foto: Twitter.
Demo menolak Omnibus Law. Foto: Twitter.

Di sisi lain, Irfan mengungkapkan pandangan pribadinya terhadap pemerintah yang sesungguhnya tak ingin bertentangan dengan aspirasi rakyatnya.

“Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak ingin bertentangan dengan aspirasi publik walaupun tidak memuaskan keinginan,” imbuhnya.

Diketahui, gelombang aksi massa yang berada di berbagai daerah timbul setelah DPR dan pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna di Gedung DPR, pada Senin, 5 Oktober 2020.

Topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close