Trending

Penembak laskar FPI belum diadili, Polisi: Kami bingung cari tempat

Dua orang polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penembak laskar FPI dalam kasus pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) hingga kini belum disidangkan. Mengingat berkas perkara yang telah dikirimkan ke Kejaksaan sudah P21 atau lengkap.

Belum dilakukannya proses persidangan bagi para tersangka penembak laskar FPI tersebut lantaran belum adanya keputusan tempat pengadilan yang akan dilakukan untuk melakukan sidang bagi para tersangka penembak laskar FPI.

Polisi sendiri mengaku tengah berkoordinasi terkait tempat yang akan digunakan nantinya, dalam menjalankan persidangan.  

Rekonstruksi penembakan laskar FPI oleh Bareskrim Polri
Rekonstruksi penembakan laskar FPI. Foto Antara/Ali Khumaini

“Belum (diserahkan). Masih dikoordinasikan tempat sidangnya, di Jawa Barat atau di Jakarta,” kata Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, mengutip CNN, Jumat 23 Juli 2021.

Argo sendiri mengatakan jika proses koordinasi tempat pengadilan ini masih terus dilakukan, untuk mempertimbangkan matang segala kondisi yang bisa terjadi saat melakukan proses pengadilan nantinya.

Terkait tersangka dua anggota polisi tersebut, Argo menyebutkan akan memberikan informasi detil mengenai identitas para pelaku nantinya.

Argo Yuwono
Kadiv Humas Polri, Argo Yuwono. Foto Antara

“Nanti kalau sudah tahap 2 tak kasih lengkap (identitas 2 polisi penembak laskar FPI),” jelasnya.

Sidang sendiri diperkirakan akan berlangsung secara terbuka bagi masyarakat, sehingga umum bisa mengawal dan mengetahui proses hukum yang berlaku bagi para tersangka penembakkan laskar FPI.

Jika keseluruhan proses tersebut telah rampung, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menyusun surat dakwaan sehingga perkara dapat sidangkan secara terbuka di pengadilan.

Setidaknya ada tiga tersangka yang dijerat oleh kepolisian dalam perkara itu. Mereka merupakan polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya. Hanya saja, salah satu polisi berinisial EPZ telah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal awal Januari lalu. Penyidikan terhadapnya pun dihentikan.

Dalam kasus ini, Komnas HAM menyebut peristiwa penembakan oleh polisi terhadap empat laskar FPI sebagai tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang diumumkan pada Jumat (8/1).

Hingga pelimpahan berkas terakhir pada Kamis (17/6) kemarin, para tersangka tak ditahan oleh penyidik kepolisian.

Rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI. Foto: Suara
Rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI. Foto: Suara

Politikus soal pembunuhan laskar FPI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengapresiasi langkah Amien Rais yang mengatakan secara kelembagaan, Polri dan TNI, tidak terlibat dalam peristiwa penembakan Laskar FPI.

“Terima kasih, Pak Amien, atas sportivitasnya mengumumkan temuan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) tentang terbunuhnya 6 Laskar FPI, bahwa, tidak ada keterlibatan TNI-Polri. Artinya peristiwa bukan pelanggaran HAM berat melainkan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat itu melibatkan aparat secara terstruktur dan sistematis,” cuit Mahfud MD di akun twitternya  @mohmahfudmd, seperti yang dilihat Hops.id, Jumat (7/7/ 2021).

Lebih lanjut dikatakan Mahfud di akun twitternya, saat Amien Rais bertemu Presiden Joko Widodo, pemerintah juga sudah mengatakan bahwa Komnas HAM tidak menemukan terjadinya pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, lanjut Mahfud, jika TP3 punya bukti tentang pelanggaran HAM berat itu maka pemerintah akan menindaklanjuti sesuai UU 26 tahun 2000.

“Ternyata bukti-bukti tidak ada. Trims TP3,” cuit Mahfud yang ditanggapi para followersnya sebanyak 130 komentar, 90 retweet, dan 669 disukai.

Pernyataan Amien Rais ini disampaikan saat peluncuran buku berjudul Buku Putih Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS. Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan mendapat kesimpulan itu setelah membaca buku tersebut. Dia kembali mengulang pernyataannya.

Topik

Apa Komentarmu ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close