Hops.ID – Keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan (IKN) terus menjadi tanda tanya besar oleh sebagian kalangan.
Pasalnya, tak sedikit pihak yang menganggap Jokowi terlalu ngotot dalam pemindahan Ibu Kota negara ke IKN.
Kendati menimbulkan spekulasi beragam, Jokowi secara terang-terangan mengakui memiliki hajat besar untuk alasan memindahkan Ibu Kota ke IKN.
Lantas apa alasan terbesar Jokowi dalam memindahkan Ibu Kota ke IKN di Kalimantan sana? Yuk simak.
“Kenapa si Bapak Jokowi ngotot ingin mindah Ibu Kota negara?,” tanya reporter CNBC Indonesia seperti dalam unggahan Instagram @presiden7nkri, dikutip Hops.ID pada Minggu, 26 Maret 2023.
Semula Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah gagasan para Presiden Soekarno.
Selanjutnya, Jokowi menerangkan perihal beban Jakarta yang dinilai dari berbagai sisi sudah over kapasitas.
Pasalnya, Jakarta menurut Jokowi tak boleh dipaksakan lagi untuk menanggung beban berat sebagai Ibu Kota.
“kita memang harus memindahkan. Karena beban Jakarta terlalu sangat berat sekali. Beban di pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali,” kata Jokowi.
Akibatnya, pulau Jawa menjadi imbas dari jutaan populasi bertumbuk dari sekian ribu pulau di Tanah Air.
“56 persen, populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau dibebani 56 populasi,” sambung Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menginginkan dengan pemindahan Ibu Kota ke IKN bisa berdampak terhadap pemerataan ke seluruh pulau di Indonesia.
Artikel Terkait
Hartanya 'kalahkan' Presiden Jokowi, hidup anak istri Andhi Pramono Kepala Bea Cukai bak keluarga kerajaan?
Bukan orang sembarang, ini kekayaan Djan Faridz, calon mertua Raline Shah yang pernah konflik sama Jokowi
Bukan main! Lina Mukherjee ngaku punya pacar kaya raya yang jabatannya di bawah Presiden Jokowi
Dies Natalis ke 67, Jokowi minta praja IPDN wujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia
Presiden Jokowi larang pejabat lakukan bukber di Ramadhan ini namun masyarakat tetap diperbolehkan, ada apa?