Komisi III DPR RI bakal panggil Menkeu dan Mahfud MD, Rocky Gerung: Sri Mulyani dikelilingi tukang jilat...

Hops.ID - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Menkopolhukam, Mahfud MD diyakini bakal berbuntut panjang.

Di mana komisi bidang hukum itu tengah mengagendakan untuk mengundang Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan mempertemukannya dengan Mahfud MD dalam rapat selanjutnya.

Hal itu lantaran adanya data yang berbeda yang diungkapkan oleh kedua menteri Jokowi yaitu Sri Mulyani dan Mahfud MD. Untuk itu, pertemuan rapat selanjutnya diyakini akan membahas perihal data tersebut.

Adapun data yang dimaksudkan terkait laporan hasil analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.

Baca Juga: Pihak David tolak permintaan diversi, kuasa hukum Agnes Gracia lakukan upaya eksepsi dari dakwaan

Di mana Sri Mulyani menyampaikan kepada komisi XI hanya Rp3,3 triliun. Sementara Mahfud mengungkapkan angka tersebut mencapai Rp35 triliun.

Pengamat politik, Rocky Gerung menilai, data yang dipegang Sri Mulyani bisa saja telah dimanipulasi. Mereka yang memanipulasinya adalah para pegawai Menkeu itu sendiri.

"Saya kira Sri Mulyani dikelilingi oleh tukang jilat semua," kata dia, dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 Maret 2023.

Menurutnya, mereka yang berada di sekeliling Sri Mulyani itu tahu bahwa ketika data sesungguhnya terungkap, maka kasus tersebut akan semakin melebar.

Baca Juga: Resep bubur sumsum jelly pandan dan oat dari Devina Hermawan, cocok untuk takjil berbuka puasa di Ramadhan

Filsuf berusia berusia 64 tahun itu pun mencurigai bahwa Sri Mulyani diberi arahan dengan data yang telah dimanipulasi.

"Bukan palsu sebetulnya, tapi dimanipulasi. Supaya seolah-olah itu bisa menyejukkan suasana," katanya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Sri Mulyani sendiri tidak paham bahwa sesuatu yang telah masuk dalam tatapan publik tidak mungkin bisa berhenti.

Sehingga, alibi apa pun yang akan dilakukan oleh Sri Mulyani tentu pada akhirnya akan dihadapkan dengan tekanan publik.