Refly Harun: Selama ada Pasal 22 UU 39/2008, Ahok susah jadi menteri

- Selasa, 7 Juli 2020 | 07:03 WIB
Komisaris Utama Pertamina
Komisaris Utama Pertamina


Isu reshuffle menteri masih cukup hangat menjadi perhatian, terlebih berbagai spekulasi menjadikan reshuffle sebuah bahan politik yang ramai dibicarakan. Munculnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diisukan berpeluang  menjadi menteri BUMN menggantikan Erick Thohir pun masih menjadi konsumsi bagi para pengamat dan pakar politik.





Beberapa isu terkait peluang Ahok yang kini menjadi Komut PT Pertamina, dan memimpin BUMN semakin kencang, ketika beberapa pernyataan Ahok terkait langkah badan usaha negara tersebut tengah dilakukan perampingan.





Pernyataan Ahok yang mengharuskan BUMN memberikan keuntungan kepada negara, bukan dengan membebani negara menjadi salah satu penilain yang membuat peluang Ahok menjadi menteri BUMN kian kuat.





-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Foto: Dok Antara.




Namun kondisi tersebut berbeda dengan penilaian Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang berpandangan bahwa perjalanan Ahok menjadi Menteri akan terganjal ketentuan hukum yang ada.





"Berdasarkan interpretasi saya terhadap Pasal 156 a tersebut dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f UU kementerian Negara 39/2008, maka Ahok bisa dipastikan tidak bisa menjadi menteri," ucap Refly Harun melalui tayangan channel youtube.

Halaman:

Editor: Mufrod - Hops.ID

Tags

Terkini

X