Bingung apa saja yang ditutup dan dilarang selama PPKM darurat? Ketentuan resminya cek disini ya…

- Kamis, 1 Juli 2021 | 19:05 WIB
Menko Marinves, Menkes, dan Mendagri memberikan keterangan pers mengenai implementasi PPKM Darurat, secara virtual, Kamis (01/07/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)
Menko Marinves, Menkes, dan Mendagri memberikan keterangan pers mengenai implementasi PPKM Darurat, secara virtual, Kamis (01/07/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI)


Pemerintah telah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali, yang berlaku selama dua minggu, mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/7/2021).





Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves) sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang beberapa waktu terakhir ini mengalami lonjakan, ditandai dengan kasus konfirmasi positif Covid-19  yang mengalami peningkatan tertinggi dalam satu minggu terakhir, begitu juga tingkat kematian. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR)  pada saat ini juga melebihi puncak keterisian pasca libur panjang Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu.





Ketentuan PPKM Darurat ini, kata Luhut, disusun secara cermat melalui kajian serta mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, seperti epidemiologi, asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Juga berdasarkan pengalaman sejak awal pandemi serta pengalaman dari negara lain.





“Saya pikir apa yang kami siapkan ini saya kira persiapannya hal yang paling maksimal, dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden. Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini,” ujar Luhut seperti dilansir di laman setkab.go.id, Kamis (1/7/2021)





Lebih lanjut Luhut menuturkan, presiden memerintahkan agar jajaran terkait melakukan kebijakan ini secara tegas dan terukur. “Tadi kami sudah bicara dengan para Gubernur dan Wali Kota/Bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas,” tandasnya.

Halaman:

Editor: Bhakti Hariani - HopsID

Tags

Terkini

X