MK kembali tolak gugatan Presidential Threshold, Rizal Ramli menggerutu

- Kamis, 21 April 2022 | 16:35 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Antara Foto/Wahyu Putra)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Antara Foto/Wahyu Putra)

 

Hops.ID – Mahkamah Konstitusi kembali memberikan putusan untuk menolak gugatan presidential threshold (PT) atau yang biasa dikenal ambang batas calon presiden agar diubah dari 20 persen menjadi 0 persen.

“Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” putus Ketua Makamah Konstitusi, Anwar Usman pada hari Rabu, 20 April 2022.

Melihat hal tersebut, mantan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Manusia, Rizal Ramli ikut memberikan kritik atas keputusan yang dikeluarkan lembaga tinggi negara tersebut.

Baca Juga: Ade Armando babak belur, Polisi latah siapkan pengamanan demo 21 April, Kombes Pol Sambodo: Kita upaya cegah..

 

Menurut Rizal, keputusan yang diambil oleh MK menunjukkan bahwa lembaga tersebut makin lama makin buruk dari sisi keinerjanya. Apalagi konflik kepentingan sudah mulai masuk.

MK makin lama kani tidak kredibel dan konflik-kepentingan,” tulis Rizal dalam akun twitter pribadinya pada hari Rabu, 20 April 2022.

Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga menyoroti posisi ketua MK yang saat ini menjadi suami adik dari presiden Jokowi.

Baca Juga: Ade Armando dikritik dapat banyak simpati publik, Desi Suyamto: Rasa kemanusiaan sangat bias, rasis

 

“Wong ketua MK ipar Jokowi,, puguh aja menangkan kepentingan yang kuasa,” tulisnya.

Rizal Ramli mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan tersebut telah melanggar Undang-undang Dasar 1945 di mana tidak memuat aturan tentang presidential threshold.

“Malu-maluin dan keputusannya bertentangan dengan UUD: tidak ada aturan threshold di UUD!,” pungkas Rizal dalam unggahan status twitternya itu.

Baca Juga: Ilmuwan IPB bongkar prestasi Ade Armando sebagai dosen UI: Masih kalah dengan lulusan mahasiswa pascasarjana

 

Selain Rizal Ramli, mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu juga ikut menyoroti keputusan yang dibuat MK.

Dalam akun twitter pribadinya terlihat Said Didu menggunggah sebuah berita tentang keputusan ambang batas presiden oleh MK.

Said hanya menyertakan sebuah tulisan singkat dalam statusnya, “Dan yang memutuskan adalah...,” tweet Said Didu.

Baca Juga: Sindir Ade Armando, Desi Suyamto: Kalau akademisi jadi buzzer, negara pasti chaos

 

Seperti diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi hari ini dipimpin oleh Anwar Usman sejak tahun 2018 yang lalu.

Anwar Usman baru-baru ini diketahui telah menikahi adik dari presiden Jokowi yang bernama Idayati.

Gugatan yang diputuskan MK soal presidential threshold

Anwar Usman dalam perannya sebagai ketua MK tentu menjadi sangat penting. Seperti dalam mengambil keputusan tentang presidential threshold.

Baca Juga: Terungkap! Motif sesungguhnya penganiayaan Ade Armando, Polisi: Ternyata mereka ada yang...

 

Setidaknya ada tiga gugatan yang ditolak MK dalam perkara ini yakni gugatan dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 oleh tujuh masyarakat dari Kota Bandung. Gugatan dengan nomor 20/PUU-XX/2022 oleh empat pemohon. Gugatan dengan nomor 21/PUU-XX/2022 oleh lima orang anggota DPD RI.

Gugatan yang mereka layangkan adalah sama yakni tentang ambang batas presiden dengan uji materi pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Alasan Hakim HK menolak gugatan

Pertama, MK memberi penilaian bahwa para penggugat tidak mengalami kerugian secara konstitusional atas peraturan tersebut.

Baca Juga: Pendiri Cyrus Network komentari penganiaya Ade Armando: Mereka belajarnya agitasi politik, bicara ibadah loyo!

 

“Dengan analogi demikian, maka adanya anggapan tentang kerugian konstitusional, terhambatnya hak untuk memilih yang dialami oleh para pemohn menjadi tidak beralasan menurut hukum,” ujar Arif Hidayat, Hakim Konstitusi saat membacakan pertimbangan.

Kedua, meskipun banyak asusmsi adanya presidential threshold membatasi calon presiden pada pagelaran Pemilu. MK mengatakan bahwa justru pasal itu tidak membatasi jumlah pasangan calon.

Norma yang digunakan dalam persyaratan calon presiden tidak mengikuti norma para pemohon.

Baca Juga: Kerap rendahkan Islam, Dahlan Iskan: Orang Minang anggap Ade Armando sudah kebablasan

 

“Sehingga hal demikian bukan permasalahan norma, ini adalah permasalahan implementasi yang tergantung pada dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat. Hal itu termanifestasikan dalam keinginan parpol,” tambah Arief.

Sepanjang tahun 2017-2020, sudah ada total 14 gugatan ke MK soal pasal 222 namun semuanya ditolak.***

Halaman:
1
2
3
4
5

Editor: Hadi Suprapto

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Terkini