38 anggota dewan bidik Ketua DPRD Depok, Gerindra: Makanya harus ngerti

Hops.ID - Polemik Kartu Depok Sejahtera atau KDS, yang sempat bikin gaduh sidang paripurna beberapa waktu lalu nampaknya bakal terus berlanjut hingga ke ranah pemerintah daerah.

Terkait hal itu, sebanyak 38 anggota dewan kecuali Fraksi PKS bahkan telah sepakat untuk menerbitkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Depok, Yusuf Syahputra.

Keputusan ini merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi dalam sidang paripurna pada Jumat 27 April 2022, lalu.

Anggota Fraksi Gerindra, Hamzah memastikan, bahwa mosi tidak percaya 38 anggota dewan terhadap Ketua DPRD Depok belum berakhir. Ia menegaskan, desakan sejumlah anggota fraksi telah masuk ke ranah Badan Kehormatan Dewan (BKD).

“Itu (mosi tidak percaya) sudah ditandatangani oleh seluruh anggota dewan (38 orang) di luar Fraksi PKS tentunya. Itu semua kan ada mekanisme di dalam tatib (tata tertib), sejatinya itu disampaikan kepada BKD DPRD Depok,” katanya pada Rabu, 11 Mei 2022.

Baca Juga: Bongkar dugaan modus politik berkedok KDS, 38 Anggota DPRD Depok kompak jegal PKS

Hamzah menjelaskan, di dalam tata tertib DPRD, yang bisa memberhentikan seorang anggota dewan atau ketua DPRD saat memimpin proses sidang atau rapat paripurna harus berdasarkan hasil penyelidikan BKD.

“Jadi setelah kita serahkan surat itu kepada badan kehormatan DPRD mereka berproses. Mereka melakukan pekerjaannya, penyelidikan dan sidang sambil memutuskan bersalah atau tidak ketua DPRD, melanggar kode etik, melanggar tata tertib DPRD dalam memimpin sidang,” tuturnya.

Karena itulah, lanjut Hamzah, pihaknya masih mengizinkan Yusuf Syahputra memimpin jalannya sidang paripurna.