Jaksa Agung ST Burhanuddin ungkap dalang di balik kasus korupsi minyak goreng: Bisa saja orang itu full power

Hops.ID - Saat ini Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan kasus korupsi minyak goreng yang merugikan negara dan rakyat. Fakta-fakta persidangan tengah dikumpulkan demi mengungkap siapa saja dalang di balik praktik izin ekspor minyak sawit mentah tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa siapa saja bisa terlibat dalam kasus korupsi minyak goreng. Bahkan Ia tidak menutup kemungkinan adanya oknum yang terlibat memiliki pengaruh besar cukup besar dalam pengambilan kebijakan.

"Nanti kita akan lihat bukti di persidangan, tapi bisa saja kan seorang tersebut memiliki full power. Misalnya dia yang memberikan izin atau keputusan. Nanti kita akan lihat perkembangan selanjutnya," ujarnya seperti yang dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier pada Kamis, 12 Mei 2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga tidak akan ragu untuk menghukum oknum yang terlibat meski memiliki jabatan sebagai menteri atau jenedral. Namun, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan siapa yang bersalah.

"Sudah sering terjadi. Tapi kita lihat dulu bukti dan fakta di lapangan. Ini kan masalah hukum, jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menentukan si ini tanpa ada bukti. Tapi kalau ada bukti siapa pun bisa dinyatakan bersalah," imbuhnya.

Baca Juga: Pemerintah larang ekspor minyak goreng, Said Didu: Indonesia remuk, Malaysia untung

Sejak awal adanya kelangkaan minyak goreng, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mencurigai kemungkinanan terjadi penyimpangan yang disebabkan harga jual di luar lebih mahal.  Oleh karena itu, ia menugaskan jajarannya untuk mencari penyebabnya.

"Pada waktu pertama kali minyak goreng diributkan di pasaran karena tidak ada, saya perintahkan anak-anak cari dan temukan," ujarnya. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin menduga penyebab kasus korupsi minyak goreng karena lemahnya sistem pengawasan.

Sementara dari segi sistem, ia menilai cukup baik karena sudah ada regulasi yang jelas terkait pembagian ekspor 80% dan 20% untuk pemenuhan dalam negeri.