Jokowi minta jangan gunakan APBN, APBD, dan anggaran BUMN untuk beli barang impor

- Rabu, 25 Mei 2022 | 17:06 WIB
Politisi NasDem Saan Mustopa merasa tidak melihat pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat kerja nasional V Pro Jokowi (Projo) sebagai signal ada support untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024. (Facebook Dewan Pimpinan Pusat Projo)
Politisi NasDem Saan Mustopa merasa tidak melihat pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Rapat kerja nasional V Pro Jokowi (Projo) sebagai signal ada support untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024. (Facebook Dewan Pimpinan Pusat Projo)

Produk lokal masuk e-katalog

Menurut Jokowi, produk lokal  harus masuk pada katalog elektronik lokal yang akan diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jokowi menargetkan setidaknya ada satu produk lokal ada di e-katalog tahun ini.

Peningkatan kualitas dari produk dalam negeri harus masuk dalam e-katalog lokal sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja.

“Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, sekda (sekretaris daerah), yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-katalog lokal,” ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya juga akan tetap berkoordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri terutama produk usaha mikro dan usaha kecil serta pemanfaatan katalog elektronik bisa terealisasi secara optimal.

“Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, utamanya UMKM dengan merek asli Indonesia, kita mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat terealisasi secara optimal,” ujar Luhut.

Saat ini sudah ada lebih dari 340 ribu produk dalam negeri di e-katalog dan sudah 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baru 46 pemerintah daerah (pemda) yang mempunyai E-katalog Lokal.

“Baru 46 pemda, padahal untuk membangun e-katalog Lokal ini syaratnya sudah enggak kayak dulu, dulu memang rumit, sekarang sangat simpel,” kata Jokowi.

“Kami terus berupaya mendorong penayangan e-katalog lokal oleh seluruh pemda. Baru terdapat 46 pemda yang telah menayangkan e-katalog lokal, untuk itu kami mohon Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) perlu memastikan 496 pemda segera menayangkan e-katalog lokal,” ujar Luhut.

Jokowi meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa untuk tidak mempersulit pengusaha lokal yang ingin mendaftarkan produknya ke e-katalog dan produk yang masuk ke e-katalog juga harus selalu diwaspadai dengan cara aggregator, produk impor yang membeli merek lokal yang didaftarkan ke dalam E-Katalog.

Halaman:

Editor: Anisa Widiarini

Sumber: Setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini