Tuai sorotan, pasal 241 RKUHP: Hina pemerintah di media sosial diancam hukuman penjara 4 tahun

- Jumat, 17 Juni 2022 | 13:05 WIB
Ilustrasi pengaruh media sosial. (Pexels/cottonbro)
Ilustrasi pengaruh media sosial. (Pexels/cottonbro)

Hops.ID - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Piadana (RKUHP) kembali menjadi sorotan banyak pihak. Karena bunyi salah satu pasal di dalamnya yang dinilai kontroversial.

Pasal tersebut adalah pasal 240 dan 241 RKUHP yang isinya menyatakan bahwasanya seseorang bisa diancam dihukum penjara selama 4 tahun jika didapati menghina pemerintah di media sosial.

Oleh beberapa pihak, aturan tersebut rupanya dinilai bisa memasung kebebasan seseorang untuk berpendapat dan juga mengancam masyarakat pengguna media sosial.

Baca Juga: Tak banyak yang tahu, BCL dan Ariel Noah memperlihatkan ketidakcocokannya saat rekaman lagu Mencari Cinta 2019

Melansir dari Suara, bunyi draft pasal 240 RKUHP tersebut adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pernyataan yang termasuk ke dalam kategori kerusuhan sebagaimana dijelaskan dalam bunyi pasal berikut:

"Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara," demikian bunyi penjelasan Pasal 240 Rancangan KUHP itu.

Baca Juga: Cara mudah mengelola perasaan tidak nyaman yang muncul dalam diri

Halaman:

Editor: Ratih Nugraini

Tags

Artikel Terkait

Terkini