Serikat SINDIKASI tuntut Holywings tanggung jawab atas nasib pekerjanya

- Selasa, 28 Juni 2022 | 15:26 WIB
Serikat SINDIKASI tuntut Holywings tanggung jawab dengan nasib pekerjanya (Twitter Sindikasi)
Serikat SINDIKASI tuntut Holywings tanggung jawab dengan nasib pekerjanya (Twitter Sindikasi)

Hops.ID - Geger persoalan Holywings kini semakin menegang. Buntut dari pernyataan yang menyebut pekerjanya sebagai oknum, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi wilayah Jabodetabek (Sindikasi) mengecam sikap manajemen Hollywings tersebut.

Sindikasi menilai bahwa langkah yang diambil manajemen Holywings ini merupakan wujud dari “cuci tangan”. Terlebih, kini enam pekerja kreatif mereka terjerat asus penistaan agama.

Dalam rilis resmi yang diunggah Sindikasi disebutkan bahwa keenam pekerja Holywings diketahui sebagai direktur kreatif, kepala tim promosi, tim kampanye, tim rumah produksi, desainer grafis, dan juga admin media sosial.

Baca Juga: Ternyata ini alasan Hamish Daud ajak masyarakat untuk mulai peduli isu lingkungan

Semuanya terjerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 156A KUHP perihal kegiatan kampanye yang disebut “menistakan agama”.

"Menyebut keenam pekerjanya sebagai 'oknum' adalah bukti jika Hollywings cuci tangan dan menolak bertanggung jawab. Para pekerja tersebut melakukan tindakannya untuk promosi program perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka seharusnya pihak perusahaan ikut bertanggung jawab, bukan malah lepas tangan," tulis rilis resmi Sindikasi, dilansir Hops.ID Selasa, 28 Juni 2022 dari Twitter Sindikasi.

"Kedua, dalam struktur organisasi, apalagi untuk aktivitas kreatif, umumnya berlaku alur kerja sangat ketat dan melalui pengawasan berlapis-lapis. Mulai dari proses brainstorm, planning, eksekusi, hingga evaluasi. Hal ini sama sekali tidak disinggung oleh Hollywings dalam pernyataan mereka," katanya lagi.

Baca Juga: Partai Buruh resmi ambil alih kendali pemerintahan di Australia

Lebih lanjut, menurut Sindikasi, pihak perusahaan seharusnya tidak boleh membujuk, menyuruh, atau memaksa para pekerjanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Alfiyah Rizzy Afdiquni

Sumber: Twitter, Instagram

Tags

Artikel Terkait

Terkini